Sat 23 Mar 2019
Menyambut HUT Hetanews.com ke 5, kami membuka peluang terhadap jurnalis-jurnalis muda (usia 21-31) untuk bergabung dengan kami di seluruh wilayah Sumatra Utara (Sumut).
Kirim lamaran dan CV ke alamat Redaksi di Jalan Narumonda Atas No 47, Pematangsiantar-21124, Tel (0622-5893825) HP: 082167489093 (Reni)/ 082274362246 (Tommy Simanjuntak) atau Email: redaksihetanews@gmail.com. Pengumuman ini berlaku dari 7 Maret sampai 7 April 2019. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Zainal Siahaan: Biaya Rp300 Juta, Semua Digunakan Pansel Uji Kompetensi

Kepala BKD Siantar, Zainal Siahaan. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Siantar, Zainal Siahaan, mengakui penyelenggaraan assessment test atau uji kompetensi bagi pejabat tinggi pratama, menghabiskan biaya sebesar Rp 300 juta.

Pejabat Eselon II B yang juga ikut assessment test ini, mengatakan, besaran biaya tersebut diperuntukkan untuk penyelenggaraan uji kompetensi secara global. Kendati demikian, Zainal tidak bisa merinci kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh panitia seleksi (pansel).

"Itu kan untuk biaya secara global. Sudah ikut kegiatan Sekda (Ketua Pansel, Budi Utari,red). Percisnya yang sudah terpakai saya kurang tau, tapi semua digunakan panitia, tim pansel," kata Siahaan, ditemui usai rapat paripurna DPRD, Senin (24/9/2018), di ruang Harungguon Bolon.

Masih kata Kepala BKD ini, pihaknya tidak diperkenankan mengetahui hasil penilaian assessment test itu, meski BKD adalah penyelenggara dari kegiatan uji kompetensi.

"Hasilnya itu diserahkan ke Wali Kota. Kita gak dikasi, gak berhak menerima (hasil assessment test) itu. Tim pansel yang langsung ke Wali Kota," katanya.

Ketua Pansel Uji Kompetensi, Budi Utari yang ditemui minggu, lalu, enggan memberi pendapat tentang biaya kegiatan uji komptensi. Utari juga enggan menanggapi jika hasil uji komptensi itu akan dibuka ke publik. 

"Tanya langsung ke BKD, BKD yang tau soal anggaranya,"kata Budi, seraya masuk kedalam mobil, Jumat (21/9/2018), lalu.

Dilain sisi, Ketua Fraksi Hanura Keadilan DPRD Siantar, Kennedy Parapat, berpendapat, Wali Kota diharapkan akan menempatkan calon calon pejabat yang terbaik di jabatan struktural.

Baca juga: Biaya Uji Kompetensi Rp300 Juta, Pansel 'Sembunyikan' Hasil Penilian Ditangan Wali Kota

Baca juga: Wali Kota Siantar dan Kepala BKD, Beda Pandangan Soal Uji Kompetensi

"Pejabat yang memiliki kemampuan dan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya disetiap organisasi perangkat daerah,"jelas Kennedy.

Penempatan pejabat eselen II B, jelas Anggota Komisi II ini, harus mengacu kepada Undang - undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan petunjuk teknis yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2017.

Belum lama ini, Wali Kota, Hefriansyah, mengaku masih mempelajari hasi penilaian uji komptensi terhadap 23 Pejabat Eselon II B. 

Wali Kota akan melakukan lelang jabatan terhadap kekosongan jabatan struktural maupun pergantian pejabat sesuai dengan kompetensinya.

Pun demikian, Wali Kota enngan membeberkan hasil penilaian asessment test, di tengah rumor yang mengatakan sejumlah pejabat eselon tersebut, tidak lolos test atau tidak memenuhi kompetensi pada jabatan yang diduduki.

Penulis: gee. Editor: gun.