Simalungun, Hetanews.com- Selasa 25 September mendatang, pada saat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2018, Ratusan honorer Pemkab Simalungun akan menggelar unjukrasa di kantor DPRD Simalungun.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Guru Honor Simalungun (FGHS), Ganda Silalahi saat diwawancarai Hetanews, Sabtu (22/9) sekira pukul 20.00 WIB. "Surat pemberitahuan aksi sudah kami sampaikan ke Polres Simalungun," kata Ganda.

Ganda menjelaskan, peserta unjukrasa berasal dari dua Dinas yakni Honorer Dinas Pendidikan dan Honorer Dinas Kesehatan. Sebelumnya honorer dari dua Dinas tersebut telah mendiskusikan masalah yang tengah mereka hadapi. "Hasilnya, kami sepakat bersama-sama melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun," jelasnya.

Baca juga: Resman Saragih: Bukan Hanya Gaji Guru Honorer, tapi Semua Honor di Simalungun

Ganda berujar, hal yang melatarbelakangi unjukrasa ini adalah karena adanya pengurangan gaji terhadap honorer di Simalungun. Sesuai Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan, gaji mereka berkurang dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta terhitung sejak bulan Juli tahun 2018.

"P-APBD belum disahkan, tapi sudah keluar surat pengurangan gaji kami. Tapi, gaji bulan Juli juga belum dibayarkan sampai sekarang. Makanya kebijakan Pemkab ini sangat aneh," ungkapnya.

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa kebijakan Pemkab Simalungun adalah salah. Alasannya, karena Pendidikan dan Kesehatan harus diprioritaskan. Oleh karena itu, melalui unjukrasa, mereka berharap pembahasan P-APBD dapat dirancang dengan berpihak untuk kepentingan rakyat banyak.

Baca juga: Disdik Simalungun Keluarkan Surat, Gaji Guru PTT hanya Sejuta

"Secara khusus terkait penurunan gaji honorer di simalungun,  agar dipertimbangkan kembali,  karena penggajian honorer adalah belanja rutin. Artinya, masih banyak anggaran lain yang bisa di rasionalisasi. Jangan korbankan para honorer karena pencapaian PAD tidak memenuhi target," tegas Ketua FGHS mengakhiri.