HETANEWS

Pansel Calon Direksi Perusda Dinilai Ajang Pencarian Direktur

Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha (PDPAUS) sempat berencana membangun pasar modern yang dikenal dengan nama Soho Siantar. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Panitia seleksi (pansel) calon direksi perusahaan daerah (perusda) periode 2018-2022, dinilai tidak berkompeten dalam melakukan penjaringan calon direksi, di dua perusda milik Pemko Siantar tersebut.

Pansel dinilai hanya melakukan ajang pencarian direktur dengan mengabaikan evaluasi dan pertanggungjawabandireksi sebelumnya, yang dianggap telah merugikan keugan daerah.

"Yang sangat urgent, tuntaskan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja jajaran direksi periode sebelumnya. Jika tidak, ini akan berdampak kepada jajaran direksi yang akan terpilih nanti,"ujar Goklif Manurung, Senin (17/9/2018).

Warga kota Siantar yang pernah ikut memperjuangkan hak pedagang kaki lima, di Pasar Dwikora ini, menjelaskan, pansel yang tengah melakukan tahapan penjaringan direksi pun dinilai  tidak paham tentang proses seleksi administrasi. 

Manurung menerangkan, Permendagri No.37 Tahun 2018 yang mengatur pengangkatan Direksi BUMD, pada pasal 34 ayat 2, dikatakan, bahawa 6 bulan sebelum jabatan direksi berakhir, sudah harus dilakukan penyusunan jabatan direksi selanjutnya.

"Nah ini sudah mengalami keterlabatan waktu, dengan alasan waktu inilah pansel meminta untuk dimaklumi. Masa penjaringan sangat singkat itu, pansel sepertinya merancang ini secara sengaja," paparnya.

Baca juga: Bagimana 'Masa Lalu' di Kedua Perusda? Kenapa Harus Bicara Siapa Mau Jadi ‘Bos’?

Lebih lanjut, Goklif menambahkan, pansel seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk calon diseleksi, agar diketahui keabsahan yang dimiliki calon direktur, di dua perusahaan itu.

"Meski penjaringan ini membutuhkan dana yang banyak, mengapa Pemko  untuk mendukung slogan Siantar Mantap Maju dan Jaya, Pemko sepertinya sangat perhitungan dengan itu,"tukasnya.

Kemudian, Manurung menambahkan, puluhan miliar dana yang terbuang sia-sia di PDPHJ dan PDPAUS, harus dipaparkan ke publik, supaya masyarakat tidak menganggap adanya konspirasi antara Pemko Siantar dengan pihak lain.

"Tragedi uang APBD yang terbuang sia-sia itu harus dihentikan, dan Rp.4,6 Miliar uang masyarakat yang tidak tau rimbanya harus dikembalikan,"pungkasnya mengakhiri.

Penulis: gee. Editor: gun.