HETANEWS.COM

Kepala PN Medan Dipanggil KPK Terkait Suap Hakim Tipikor Merry Purba

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Jakarta, hetanews.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi‎ (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Pengadilan Negeri Medan, Marsuddin Nainggolan. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemulusan perkara di Pengadilan Tipikor Medan untuk tersangka Tamin Sukardi (TS).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TS," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (14/9/2018).

elain Marsuddin, penyidik juga memanggil sejumlah saksi lainnya yakni, dua pengacara Fachrudin Rifai dan Suhardi, Staf Honorer Wakil Ketua PN Medan, Raymondus Candra Lubis serta dua pihak swasta Tandeanus dan Tadjuddin. Mereka juga akan diperiksa untuk Tamin Sukardi, tersangka penyuap hakim tipikor Merry Purba.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap tiga tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara tipikor pada PN Medan, hari ini. Ketiga tersangka yang diperiksa yakni, Merry Purba, panitera pengganti pada PN Medan, Helpandi, serta pengusaha Tamin Sukardi.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara di Pengadilan Tipikor Medan. Keempatnya yakni, Hakim Ad Hoc Tipikor Medan, Merry Purba; pengusaha ‎Tamin Sukardi; panitera pengganti Elpandi; dan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan.

‎Diduga, Merry Purba menerima suap sebesar 280 Dolar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi dalam dua kali tahapan.‎ Pemberian suap dilakukan melalui perantara yakni antara Panitera Pengganti Helpandi dengan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan.

Pemberian suap itu diduga untuk mempengaruhi putusan perkara tipikor nomor perkara 33/Pid.sus/TPk/2018/PN.Mdn dengan terdakwa pengusaha Tamin Sukardi.

Di mana, dalam putusan majelis hakim yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin Sukardi divonis pidana enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti Rp132 miliar.

Dalam putusan tersebut, Hakim Merry Purba menyatakan Dissenting Opinion (DO) alias berbeda pandangan.‎ Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. ‎‎

sumber: okezone.com

Editor: bt.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan