Wed 14 Nov 2018

Begini Tanggapan Wali Kota Siantar Terkait SKB 3 Menteri

Walikota Siantar, Hefriansyah memberi keterangan kepada wartawan terkait SKB 3 Menteri. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Pemerintah Kota (Pemko) Siantar menanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemberdayaan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

SKB tersebut dalam hal pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan tetap (mantan terpidana) karena telah melakukan kejahatan jabatan. 

Walikota Siantar, Hefriansyah mengaku belum mengetahui sepenuhnya hal tersebut. Ia mengatakan, pemberhentian tidak hormat bagi PNS bukan bahasa yang tepat. "Mempurnabaktikan, bahasa kalian (media) ngeri kali," katanya terkait isi surat SKB berisi Pemberhentian Tidak Hormat.

"Kebetulan aku belum pergi, yang pergi kan Pak Sekda (Budi Utari), tunggu dia yang balik (pulang) lapor. Aku yang lapor ke kalian," katanya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan sejumlah Pejabat OJK di Balaikota Siantar, Jumat (14/9/2018).

Hefriansyah yang baru saja melaksanakan Ibadah Haji di Kota Mekkah, Arab Saudi ini mengatakan bahwa dirinya memimpin kota Siantar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. "Kelen harus menjadi catatan, bahwa Aku, memimpin Kota Siantar ini, setiap tindak tandukku harus mengacu kepada aturan dan regulasi yang jelas. Udah itu aja yang diikutin," pungkasnya seraya menuju ke Balaikota.

Di lain sisi, Wakil Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga yang ditemui kompleks DPRD Siantar mengatakan SKB 3 Menteri ini segera dilaksanakan oleh Walikota Siantar. "Kita yakin Walikota dan Sekda kota Pematangsiantar pasti respon akan hal itu," sebut Timbul.

Dalam hal ini, Timbul mengaku optimis SKB ini segera dilaksanakan. "Apalagi ini sudah situasi nasional dan Sekda juga kemarin hadir langsung dalam sosialisasi keputusan ini di Kemendagri," tandasnya.

Seperti diketahui, SKB 3 Mentri ini merupakan sinergitas dan kordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum. Khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. 

Penulis: gee. Editor: anto.