HETANEWS.COM

Besok, PGSMH akan Bahas Dugaan Penistaan Etnis Simalungun

Herman Sipayung saat berunjuk rasa di DPRD Siantar, Juli 2018, lalu. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Presidium Gerakan Sapanganbei Manoktok Hitei (PGSMH), memastikan akan tetap menindak lanjuti hasil Panitia Hak Angket DPRD atas dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Wali Kota Siantar, Hefriansyah.

"Besok, kami akan rapat, tetap mengenai hal itu,"ungkap Sekretaris PGSMH, Herman Sipayung kepada Hetanews.com, Kamis (13/9/2018).

Rencana rapat yang akan digelar pihaknya besok, Jumat (14/9/2018), jelas Sipayung, dalam rangka menindaklanjuti hasil komunikasi yang dilakukan PGSMH ke Biro Otonomi Daerah (Otda) di Jakarta oleh Ketua PGSMH, Poltak Sinaga.

"Iya itulah, rapat nanti membahas hasil komunikasi Profesor Poltak Sinaga dengan Biro Otda," ujarnya menambahkan.

Adapun sikap PGSMH terkait dugaan penistaan etnis Simalungun yang dilakukan Hefriansyah, lewat acara HUT Kota Siantar ke-147, pada April 2018, lalu, akan dibahas dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, Poltak Sinaga menegaskan, apabila DPRD Siantar tidak melakukan rapat paripurna untuk menindaklanjuti hasil kesimpulan Panitia Hak Angket itu, maka pihaknya sebagai pelapor akan mengadukan Anggota DPRD Siantar secara hukum yang berlaku.

Baca juga: Dugaan Penistaan Simalungun, Oberlin: Dewan Yang Mengusulkan, Dewan Yang Menggagalkan

Baca juga: Paripurna Gagal, Biaya Anggaran Panita Hak Angket Kembali Dipertanyakan

Baca juga: Profesor Poltak: Hasil Panitia Hak Angket Wajib Diparipurnakan, Itu Hukumnya

"Konsekwensinya, kalau mereka tidak paripurnakan, akan dituntut oleh pelapor, dan mengadukan Anggota DPRD Siantar secara pidana dan perdata," tegasnya, saat diwawancarai wartawan, pada awal Agustus 2018, lalu.

Untuk laporan pengaduan itu, kata Ketua PGSMH ini, pihaknya secepatnya akan berkonsultasi ke Biro Otda Pusat. Setelah itu, pihaknya akan membuat laporam secara pidana maupun perdata di Mabes Polri atau Mapolda Sumut. 

"Kita akan laporkan itu secepatnya. Tapi terlebih dahulu kita konsultasi ke Biro Otda di Jakarta,"ungkapnya.

Setelah berkonsultasi dengan Biro Otda, kemudian melaporkan Anggota DPRD Siantar lewat jalur hukum, tegas Poltak. Dan tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan melakukan aksi-aksi protes ke DPRD Siantar, lewat unjuk rasa.

Penulis: gee. Editor: gun.