Wed 14 Nov 2018

Di PN Simalungun, Saksi Ahli Terancam Diadukan Pengacara ke Polisi

Pengacara Daulat Sihombing, SH dan B. Banjarnahor, SH., MH, mendampingi Marsal Harahap saat mendengarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Martin, M.Hum pada sidang di PN Simalungun. (foto/ayu)

Simalungun, hetanews.com - Saksi ahli Bahasa dari Balai Bahasa Sumatera Utara, Drs. Marthin, M.Hum terancam diadukan ke polisi oleh pengacara Daulat Sihombing SH MH.

"Kami akan mengadukan saksi ke polisi, ke ranah hukum karena dinilai tidak layak menjadi saksi ahli dan pihak terkait agar meninjau ulang keahliannya," kata Daulat.

Hal ini terungkap, ketika majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, A. Hadi Nasution, SH, MH, Hendrawan Nainggolan, SH dan Nasfi Firdaus, SH melanjutkan persidangan Mara Salim Harahap (Marsal), Rabu (12/9/2018). Marsal jadi pesakitan terkait berita berjudul "Proyek Korupsi  RSUD Perdagangan Sebesar Rp9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun, Dr. JR. Saragih, SH, MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus di media Lasser.

Jaksa Dedi Chandra Sihombing S menjerat Marsal dengan UU ITE Pasal 14 (1) UU RI No.1/1946 jo Pasal 27 (3) jo Pasal 45 (3) UU RI No.19/2016 perubahan tentang UU RI No.11/2008 tentang transaksi elektronik.

Saksi ahli bahasa yang hampir tiga jam didengar keterangannya di persidangan, memberikan jawaban yang dianggap membingungkan dan merubah keterangannya di persidangan. Keterangan ahli ini yang menyebabkan kliennya Marshal ditahan.
 
Karena ahli bahasa ini mengartikan kata secara umum, kurang mengerti tentang bahasa dalam pemberitaan apalagi tentang bahasa dalam hukum.

Marthin sebagai ahli bahasa juga mengakui, jika dirinya hanya disodorkan "judul berita" untuk disimpulkan maknanya dan tidak mengetahui isi berita tersebut sama sekali. Ahli tidak paham bahasa dalam hukum.

"Menurut ahli, secara umum, judul menggambarkan isi. Tapi faktanya tidak," kata ketua majelis hakim Hadi. "Judul mempunyai makna lain dan isi mempunyai arti lain," tambah Hadi membuat saksi ahli pun terdiam.

Sebelumnya, menurut ahli, judul berita yang dibuat oleh terdakwa Marsal, sudah memonis dan sudah terjadi korupsi. Padahal menurut jaksa, berita itu dibuat oleh terdakwa dan pekerjaan proyek belum selesai. 

Faktanya menurut pengacara, berita itu benar dan tidak bohong. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, di awal peroyek sudah terjadi KKN dengan tidak ditenderkannya proyek bernilai Rp9,1 M.

Penulis: ay. Editor: anto.