HETANEWS.COM

Polres Akan Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran UU PPLH oleh RSUD Salak

Tumpukan limbah medis di areal RSUD Salak. (foto/janiper)

Pakpak Bharat, hetaNews.com - Pengelolaan limbah rumah sakit yang dilakukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dunilai melanggar ketentuan hukum.

Pelanggaran tehadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius. Untuk itu perlu dilakukan penindakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.

Sesuai Ketentuan Undang undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dapat diterapkan pada pelaku diatur dalam Pasal 102-107 UUPPLH.

Dimana Sanksi yang dikenakan terhadap orang perorang pelaku tindak pidana lingkungan hidup umumnya, khususnya terkait pelanggaran pengelolaan Limbah B3 oleh pelaku korporasi terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 117–Pasal 118 UU PPLH. 

Pengenaan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal-pasal 102-107 paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Selain itu pihak UPT RSUD Salak Juga diduga melanggar PP No. 101 Tahun 2014/tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolres Pakpak Bharat, Kompol Gemar Sihombing, MM,SH berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. "Nanti akan kita lanjuti. Kita akan menurunkan anggota ke lapangan. Sementara ini kita buatkan dulu Surat Perintah tugas (SPT). Nanti kalau ada temuannya baru kita serahkan ke Reskrim untuk diproses secara hukum," tegasnya.

Baca juga: Limbah UPT RSUD Salak Keluarkan Aroma Busuk dan Ancam Kesehatan Warga

Penulis: tim. Editor: anto.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!