HETANEWS

Dugaan Penistaan Simalungun, Oberlin: Dewan Yang Mengusulkan, Dewan Yang Menggagalkan

Rapat paripurna pembentukan Panitia Hak Angket DPRD Siantar, atas dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Siantar, Hefriansyah, Jumat (25/5/2018) di ruang Harungguon Bolon.

Siantar Hetanews.com- Panitia Hak Angket DPRD atas dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Siantar, Hefriansyah, kesal dengan sejumlah anggota DPRD Siantar yang tidak hadir dalam Paripurna dugaan penistaan etnis Simalungun beberapa waktu.

Hal demikian disampaikan oleh Ketua Panitia Hak Angket DPRD, Oberlin Malau kepada Hetanews Senin, (3/9) di gedung DPRD Siantar.

"Kita kesal, hasil karya kita tidak ditindak lanjuti. Benar atau tidaknya hasil dugaan penistaan itu, yang penting di kirim ke Mahkamah Agung (MA). Biar MA yang mengevaluasi itu, pantas atau tidak," tukas anggota Fraksi Indonesia Raya ini.

Baca juga: Tidak Kuorum dan Kelalaian Sekwan, Paripurna Dugaan Penistaan Etnis Simalungun 2 Kali Diskor

Malau menambahkan, gagalnya rapat paripurna yang digelar selama dua kali itu dikarenakan sejumlah Anggota DPRD tidak hadir dalam rapat. Sehingga pelaksanaan paripurna pun tidak kuorum.

"Sudah dua kali kita ulangi (Paripurna) itu juga dibanmuskan, setelah tiga hari kan? ini malah, Dewan yang mengusulkan Dewan yang menggagalkan. Iya, yang jelas bukan Sekwan yang menggalkan," pungkas Oberlin, seraya menambahkan pihaknya telah mengacu tentang Undang-undang MD3 dalam melakukan upaya paripurna itu.

Baca juga: Setelah 3 Kali Tidak Quorum, Sidang Hak Angket Ditutup Dan Tidak Diulang Kembali

Mantan Ketua Panitia Hak Angket ini mempertanyakan sejumlah Anggota Dewan dan Pimpinan Dewan yang tidak hadir saat rapat paripurna dugaan penistaan etnis Simalungun itu.

Ia juga mempertanyakan, apakah ketidakhadiran para Anggota DPRD saat paripurna itu, atas seizin partai politik.

"Kalau memang seizin partai, masyarakat boleh mencatat Partai itu, kok didiamkan Partainya? (Paripurna) Kan aneh, dewan yang membentuk, dewan yang menggalkan. Adapula yang membacakan saat paripurna itu tidak datang," imbuhnya. 

Oberlin menyarankan agar masyarakat dapat memilah-milah mana yang layak dipilih saat Pemilihan Legislatif yang berlangsung 2019 nanti.

"Catat partainya, tandai orang orang yang tidak hadir itu, mereka lah orang orang yang tidak konsekwen, " ujarnya Anggota Komisi III yang tidak mencaleg ini mengakhiri.

Penulis: gee. Editor: edo.