HETANEWS

Korupsi Dana Desa Rp.200 Juta Lebih, Pangulu Pamatang Sinaman Dibui 4 Tahun

Terdakwa Pj Pangulu Pamatang Sinaman, Kawardin Purba (berdiri), mendengar vonis 4 tahun, di PN Medan, dihadiri JPU, Juna Karo Karo. (foto/ayu)

Simalungun,hetanews.com- Kawardin Purba (49), Pj Pangulu Nagori Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, terbukti melakukan korupsi Dana Desa  (DD) Tahun 2015 senilai Rp 203 juta lebih. Terdakwa divonis hakim Pengadilan Tipikor di PN Medan, Senin (3/9/2018), selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.

Terdakwa juga didenda membayar uang pengganti (UP)  kerugian negara Rp.257.153.053 dan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Demikian dikatakan Kasi Pidsus Kejari Simalungun, Rendra Y Pardede, melalui tim jaksa, Juna Karo Karo, kepada wartawan, Senin siang yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara tersebut adalah Juna Karo-Karo, Barry Sugiarto dan Sari, dengan ketua tim, Samandohar Munthe. Sebelumnya, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama  5 tahun denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan dan membayar uang pengganti sama dengan putusan hakim.

Terdakwa selaku Pj Pangulu Nagori Pamatang Sinaman, pada periode 2015,  telah melanggar Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Simalungun No 13 Tahun 2015 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, di setiap Nagori Tahun 2015 yang bersumber dari kas daerah tahun 2015 sebesar Rp 257.153.052, sementara yang direalisasi oleh terdakwa hanya Rp 54.000.000.                   

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan DD untuk pembangunan fisik dan kegiatan lainnya, sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 203.153.052. Terdakwa dipersalahkan hakim melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UUNo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999.

Atas vonis majelis hakim Tipikor itu,  terdakwa masih pikir-pikir, demikian juga dengan jaksa.

Penulis: ay. Editor: gun.