HETANEWS

Disdik Simalungun Keluarkan Surat, Gaji Guru PTT hanya Sejuta

Surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Simalungun. (foto/gee)

Simalungun,hetanews.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengeluarkan surat No: 420/3656/4.4.6/2018, perihal pemberitahuan perubahan honorarium PTT daerah. 

Surat yang dikeluarkan 29 Juni 2018 itu, ditujukan kepada Kordinator Wilayah Bidang Pendidikan se-Kabupaten Simalungun. Diteken oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Resman Saragih.

Dalam surat itu, diberitahukan, sehubungan dengan pembahasan rencana rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. 

Pada PAPBD TA 2018 disebabkan tidak terpenuhinya pencapaian target Pencapaian Asli Daerah (PAD) sesuai dengan direncanakan, maka seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) (Guru PTT dan Operator Komputer) terhitung 1 Juli 2018, honorarium/gaji perbulan dikurangi dan ditetapkan Rp.1 Juta.

Ketua Forum Guru Honor Simalungun (FGHS), Ganda Silalahi mengatakan, pemotongan atau pengurangan gaji guru honor, di Kabupaten Simalungun dari yang sebelumnya berkisar dua juta rupiah kini menjadi Rp.1 Juta.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian Publik dan Politik (LKP2), Jon Roi Tua Purba, menyampaikan, penurunan gaji guru honorer di Kabupaten Simalungun itu dinilai sebagai persoalan kemanusian.

Baca juga: Terkait Aspirasi Guru Honor, JAMAN Kritik Kebijikan Disdik Simalungun

"Ini masalah kemanusiaan, ada tidaknya isi perut. Di tengah jalan, kok tega Pemkab menurunkan gaji guru PTT dengan alasan kondisi keuangan daerah,"katanya kepada Hetanews.com, Rabu (29/8/2018).

Pemkab Simalungun tidak seharusnya menurunkan gaji guru PTT, tandasnya. 

"Inikan merupakan belanja rutin dan kemudian sektor pendidikan, merupakan bentuk pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah," sambungnya.

Dosen yang mengajar di salah satu kampus di kota Siantar ini, menilai, penurunan gaji yang hanya dengan surat edaran itu tidak jelas peruntukannya. Menurut Jon, kebijakan tersebut terlebih dahulu melalui persetujuan DPRD Kabupaten Simalungun.

Penulis: gee. Editor: gun.