HETANEWS

Ada Terminal di Inti Kota Siantar, Kok Didiamkan?

Keberadaan tempat penjualan tiket Intra di jalan Pattimura Siantar sudah disoroti sejak 2 tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung ditindak pihak Dinas Perhubungan Siantar.

Catatan: Gun

Jalan Sutomo dan jalan Merdeka kota Siantar,  tadinya dikenal sebagai Kawasan Tertib Lalulintas (KTL), namun hal itu seakan omong kosong akhir - akhir ini.  

Masalahnya,  saat ini di inti kota Siantar tersebut sudah dijumpai terminal,  seperti bebasnya keluar masuk bus roda 6 bahkan lebih (angkutan kota dalam provinsi). 

Ya, bukti paling nyata armada bus Intra, Sentosa dan juga milik Paradep Taksi. 

Belum lagi di termimal bayangan lainnya seperti di kawasan eks terminal Sukadame di Parluasan yang juga kerap membuat jalanan macet. 

Padahal,  kalau tidak salah,  ada SK Wali Kota Siantar yaitu mulai zaman Abu Hanifah yang intinya melarang kendaraan roda 6 masuk ke inti kota atau KTL tersebut. 

Catatan penulis,  'kekacauan' jalan di kota Siantar yaitu tidak terlepas maraknya loket bus di KTL tersebut dan dengan bebasnya pihak pengusaha angkutan menaikkan dan menurunkan penumpang. 

Sudah pihak pengusaha 'layas', pihak Dinas Perhubungan setempat juga terkesan cuek dan tampaknya mendukung sikap arogan pengusaha armada angkutan darat tersebut. 

Meminjam ungkapan Victor Sirait, mantan Kepala Dinas Perhubungan Siantar yang menegaskan bahwa kendaraan roda 6 dilarang melintasi KTL atau inti Kota Siantar dan saat dia menjabat Kadishub,  larangan itu selalu diindahkannya. 

Dan menurutnya,  sebenarnya sah - sah saja ada loket yang menjual tiket bus di jalan Sutomo atau Merdeka. Hanya saja,  lanjutnya,  bus atau armadanya apalagi roda 6 tidak boleh menaikkan atau menurunkan sewa di kawasan inti kota. 

"Bisa buka loket dan jual tiket bus tapi armadanya harus tetap posisinya di terminal karena memang kendaraan roda 6 dilarang melintas di inti kota, "jelasnya kepada wartawan, belum lama ini. 

Dicontohkannya,  di jalan Sutomo atau Merdeka juga ada loket penjualan tiket pesawat atau kapal laut,  namun armadanya tetap stand by di lokasi tertentu. 

Menyikapi kesembrautan lalu lintas seperti kemacetan jalan akibat bebasnya roda 6 di inti kota Siantar,  menurut Sirait,  harusnya pihak Satpol PP setempat segera bertindak dengan menegur pihak pengusaha angkutan karena akibat menjual tiket tersebut telah mengganggu ketertiban umum. 

Dan tak salah,  tambahnya,  pihak Satpol PP sebagai penegak Perda memeriksa kembali izin usaha angkutan tersebut. 

Akhir - akhir ini,  masyarakat memang sangat gerah dan terganggu karena jalan sering macet akibat keluar masuknya kendaraan roda 6 di kawasan tertib lalu lintas tersebut.  Apalagi dengan keberadaan loket bus Intra dan Sentosa di jalan Pattimura Siantar yang mana busnya sangat leluasa menaikkan dan menurunkan sewa di jalan sempit dan satu arah itu. 

Baca juga: Ditanya Soal Kemacetan di Jalan Pattimura, Esron Sinaga: Dang Urusanta Bei

Aneh sungguh aneh memang,  karena pihak Dishub dan termasuk pihak Sat Lantas Polres Siantar seakan tidak berkutik menertibkannya.  

Harusnya hal itu jangan didiamkan karena akan membawa asumsi miring terhadap kedua institusi tersebut. 

Harapan masyarakat, agar Wali Kota Siantar kedepannya memilih Kadishub yang mengerti tentang lalu lintas atau punya pengalaman dan benar - benar tidak terlibat dalam bisnis angkutan transportasi darat. 

Kalau Wali Kota salah memilih Kadishub, maka yang salah itu adalah Wali Kota-nya bukan Kadishub-nya,  ungkap H Sihombing,  warga jalan Sangnaualuh Siantar, Selasa (28/8/2018).  

Penulis: gun. Editor: gun.