HETANEWS

Kapabilitas Esron Sinaga Dipertanyakan, Pengamat: Kalau Bukan Dishub Siapa Lagi?

Pengamat Hukum Riduan Manik.(Foto/Pranoto)

Siantar, hetanews.com- Kapabilitas Esron Sinaga selaku pejabat sekaligus Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Siantar, dipertanyakan pengamat hukum dari Universitas Simalungun (USI).

Hal ini setelah sebelumnya, orang nomor satu di korps Sapta Prasetya di Pemko Siantar itu melontarkan statmen yang dianggap "nyeleneh" sekaligus tidak masuk di akal saat ditanyakan perihal keberadaan loket perusahaan otobus di pusat kota yang kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Saat di konfirmasi, Esron menyebut bahwa sering parkirnya bus tersebut hingga membuat kemacetan, bukanlah menjadi tanggung jawabnya selaku kepala dinas, melainkan tanggung jawab kementerian perhubungan.

Dengan dalih sepucuk surat yang telah dilayangkan olehnya, Esron tetap bersikukuh bahwa soal penertiban parkir bus bukan menjadi kewenangannya.

Pengamat hukum, Riduan Manik saat dimintai tanggapannya mengatakan, apa yang disampaikan Esron bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah klasik tersebut.

Riduan juga mempertanyakan, bila bukan tanggung jawab kepala dinas perhubungan, lantas pihak mana yang patut bertanggung jawab atas permasalahan kemacetan yang terjadi.

"Kalau bukan tanggung jawab kepala dinas perhubungan (Esron Sinaga), lalu siapa lagi yang patut bertanggung jawab. Bukankah rambu-rambu lalu lintas itu yang mengadakan mereka, lalu mengapa tidak ditertibkan bila ada pelanggaran," ujarnya.

Setali tiga uang dengan Riduan, pengamat kebijakan pemerintah, Muldri Pasaribu juga menyayangkan pernyataan Esron kepada awak media yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Kata Muldri, penegakan hukum dibidang lalu lintas di kota Siantar begitu lemah sehingga kendaraan yang melintas tidak lagi mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan.

"Penegakan hukum lalu lintas begitu lemah, hal ini membuat loket-loket perusahaan bus menjamur di inti kota Siantar. Bila ditinjau dari klasifilasi jalan, tentunya jalan Merdeka dan Patimura itu tidak diperuntukkan bagi bus," paparnya.

Terkait hal ini, amatan hetanews.com, Selasa (28/8/2018), belum terlihat adanya penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk menertibkan sejumlah armada bus yang kerap parkir di jalan inti kota Siantar.

Penulis: pranoto. Editor: tom.