HETANEWS.COM

Kecelakaan di Jalan Berlubang, Polres Siantar Diminta Periksa Dishub dan Dinas PUPR

Mayat Sri Adriani saat disemayamkan di rumah duka. (foto/gee)

Siantar,hetanews.com- Pasca peristiwa kecelakaan yang menewaskan Sri Adriani (21), seorang pengandara sepeda motor yang melintas di Jalan Bombongan Raya, Kamis (23/8) lalu, Polres Siantar  diminta segera memeriksa dinas yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di kota itu.

Hal itu disampaikan salah seorang praktisi hukum, Renhard Sinaga yang mengetahui kejadian naas itu dari pemberitaan media, belum lama ini. 

"Polres Siantar harus segera memeriksa dinas terkait dengan kerusakan jalan yang dimaksud, yakni dinas PUPR," kata Sinaga kepada Hetanews.com, Senin (27/8/2018).

Menurut Reinhard, penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak yang dapat kecelakaan lalu lintas. Hal itu sambung Sinaga, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutuan Jalan.

Praktisi hukum asal Kota Siantar ini menilai, selain Dinas PUPR yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara jalan, Dinas Perhubungan juga dinilai lalai dalam memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak.

"Dalam hal ini, belum dapat dilakukan perbaikan jalan rusak sebagaimana dimaksud, maka Dinas Perhubungan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dinas PUPR dan Tewasnya Pengendara Akibat Jalan Berlubang

Baca juga: Tabrak Lubang, Warga Simalungun Tewas Masuk Kolong Truk

Dalam hal ini, sambungnya, pengendara kendaraan bermotor yang celaka akibat jalan rusak tersebut bisa menuntut ganti rugi sebagaimana yang ada di Pasal 273 UU LLAJ.

Tertuang dalam pasal itu yakni ayat 3 disebutkan jika hal itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, penyelenggara jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau paling banyak Rp120 juta.

Selanjutnya kata Reinhard, menambahkan, pada ayat 4 berbunyi, penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta.

"Jadi pihak kepolisian agar segera menyelidiki perkara ini, agar tidak terjadi lagi kepada masyarakat pengguna jalan yang lain," ungkapnya.

Reinhard Sinaga menyarankan agar keluarga korban berkordinasi dengan organisasi bantuan hukum untuk dapat mendampingi keluarga korban dalam upaya hukum.

Penulis: huget. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan