HETANEWS

Dugaan Penistaan Etnis Simalungun | MUI Siantar Harapkan Duduk Bersama, Praktisi Hukum Nilai Kesimpulan Panitia Hak Angket Cacat Hukum

Walikota Siantar, Hefriansyah dan Wakil Walikota Siantar, Togar Sitorus saat pemberangkatan Ibadah Haji ke Mekkah, Arab Saudi, Senin (30/8/2018). (Hugs)

Siantar, hetanews.com - Hasil kesimpulan Panitia Hak Angket dugaan penistaan etnis Simalungun yang memakzulkan Hefriansyah dari jabatannya sebagai Walikota Pematangsiantar harus tertunda.

Sebelumnya, rapat Paripurna yang dijadwalkan Senin (13/8/2018) kemarin harus ditunda. Alasannya peserta Paripurna di Ruang Harungguon Bolon tidak kuorum. Paripurna sempat tiga kali diskors. Paripurna juga diwarnai perdebatan yang mengungkap kesalahan dari Sekretariat Dewan (Sekwan) dalam penyusunan agenda. Tidak lama setelah itu, rapat akhirnya kembali di skors, dan mengambil acuan kepada Peraturan DPRD Siantar No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Pada Pasal 137 poin 5 menyebutkan, apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda paling lama tiga hari atau sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Muswarah (Banmus). Berdasarkan itu, Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea menyimpulkan kembali menggelar rapat Banmus, Rabu (15/8/2018) untuk menentukan jadwal pembahasan laporan hasil kerja panitia hak angket atas dugaan penistaan etnis Simalungun. "Hari Rabu kita Banmus lagi," ucap Marulitua kepada awak media kala itu.

Tak hanya tertunda, Paripurna dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Siantar Hefriansyah ini juga direspon oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Siantar. MUI berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara duduk bersama. MUI memberikan pertimbangan, hasil paripurna itu tentu berdampak kepada kondisifitas kota Siantar yang selama ini dikenal toleran.

Tidak itu saja, Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan juga melayangkan surat ke Pimpinan Dewan. Mereke menilai, hasil kesimpulan dari Panitia Hak Angket atas dugaan penistaan etnis Simalungun menghambur-hamburkan anggaran dan cacat hukum.

Penulis: gee. Editor: anto.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.