HETANEWS.COM

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Panitia Hak Angket DPRD, Ini Penjelasan Marulitua Hutapea

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Siantar, Pasti Tarigan saat melaksanakan pelantikan sumpah dan janji Ketua DPRD yang baru Marulitua Hutapea,Senin (13/11/2017) Marulitua menggantikan posisi Eliakim Simanjuntak. (foto : Lazuardy Fahmi)

Siantar hetanews.com-  Panitia Hak Angket DPRD Siantar dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib. 

Dugaan pelanggaran itu dilaporkan oleh Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan kepada Ketua DPRD Siantar Marulitua Hutapea.

Baca: Hasil Penyelidikan Panitia Hak Angket Cacat Hukum, 9 Orang Panitia Diminta Diperiksa

Dalam laporan tersebut, Praktisi Hukum Ramot Saragih meminta  kepada Ketua DPRD Siantar agar menindaklanjuti pengaduan dengan memeriksa dan menyidangkan Ke-9 Orang Panitia Hak Angket melalui sidang Badan Kehormatan Dewan.

"Jadi kalau tidak ada ditanggapi, kita akan lakukan upaya Hukum. Kita akan laporkan Ketua DPRD dan Pihak pihak terkait lainya. Kita akan laporkan permasalahan ini kepenegak hukum," kata Ramot Chairul kepada Hetanews, Rabu (8/8).

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Siantar Marulitua Hutapea mengakui ada surat yang masuk dari Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan.

"Ke BKD (Badan Kehormatan Dewan) lah tanya, karena suratnya ke BKD mungkin itu" ucapnya dari seberang telephone.

Saat ditanya mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Panitia Hak Angket yang menyerahkan hasil penyelidikan dugaan penistaan etnis Simalungun kepada dirinya di RS. VIta Insani 25 Juli 2018 lalu, Hutapea enggan memberikan penjelasan.

Padahal menurut, Ramot Saragih, itu salah satu dugaan pelanggaran Kode Etik. 

"Kalau itu ke tim ahli saja, biar lebih pas jawabannya," tutup Maruli.

Sebelumnya, Oberlin menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak melanggar kode etik sesuai PP No.12 Tahun 2018, seperti yang disangkakan oleh Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan.

Baca: Oberlin: "Biar Ketahuan Kredibelnya Sebagai Penasihat Hukum, atau Apa? Malu Nanti Dia"

Menurut Oberlin, PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib itu masih belum diterapkan di DPRD Siantar. Namun saat ini masih rencana dalam pembahasan.

Oberlin mengatakan, dirinya akan mengusulkan ke Badan Kehormatan Dewan untuk memanggil Panitia Hak Angket dan Pelapor dalam hal ini Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan. 

Dengan itu, pihaknya akan menjelaskan secara gamblang kepada yang bersangkutan, terkait laporan  yang disangkakan.

"Biar ketahuan, kredibelnya dia sebagai penasihat hukum, atau apa? itu. Ngerti dulu dia. Malu nanti dia, dihadapan awak media pas Sidang Kehormatan Dewan itu," jelas Anggota Komisi III ini.

Penulis: huget. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!