HETANEWS.COM

Oberlin: "Biar Ketahuan Kredibelnya Sebagai Penasihat Hukum, atau Apa? Malu Nanti Dia"

Siantar,hetanews.com- Kantor hukum, Ramot Chairul Saragih & Rekan, memastikan pihaknya akan melakukan tindak lanjut, apabila laporan yang mereka sampaikan tidak ditanggapi oleh Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea.

Ramot Saragih mengatakan, laporan yang mereka sampaikan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panitia Hak Angket DPRD Siantar dan telah dilayangkan ke Ketua DPRD Siantar, Senin (6/8/2018), lalu.

Pihaknya mendesak, agar Ketua DPRD menindaklanjuti pengaduan tersebut, dengan memeriksa dan menyidangkan ke-9 orang Panitia Hak Angket itu, melalui sidang Badan Kehormatan Dewan (BKD).

"Jadi kalau tidak ada ditanggapi, kita akan lakukan upaya hukum. Kita akan laporkan Ketua DPRD dan pihak - pihak terkait lainnya. Kita akan laporkan permasalahan ini ke penegak hukum," kata Ramot, kepada Hetanews.com, Rabu (8/8/2018).

Ia menjelaskan, laporan yang mereka sampaikan ke DPRD Siantar, sampai batas 14 hari. Apabila laporan itu tidak ditindaklanjuti selama batas waktu yang ditentukan, maka pihaknya  akan menempuh jalur hukum.

Ditempat berbeda, mantan Ketua Panitia Hak Angket, Oberlin Malau, menanggapi laporan yang disampaikan Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih dan Rekan. Kepada Hetanews, Oberlin mengakui, dirinya baru saja menerima laporan tersebut dari DPRD Siantar.

Oberlin menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak melanggar kode etik sesuai PP No.12 Tahun 2018, seperti yang disangkakan oleh Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan.

Baca: Hasil Penyelidikan Panitia Hak Angket Cacat Hukum, 9 Orang Panitia Diminta Diperiksa

Menurut Oberlin, PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib itu masih belum diterapkan, di DPRD Siantar. Namun saat ini masih rencana dalam pembahasan.

"Kita masih menggunakan tatib yang lama, Saya lupa tahun berapa. Pokoknya, dari kami menjabat, itu lah kami pakai. Iya itu tahun 2015 lah. Sebelumnya juga itu," jelas Oberlin.

"Saya bekerja dengan tatib yang berlaku. Sementara mau menyesuaikan tatib PP No 12 Tahun 2018 masih wacana. Di banmuskan pun belum. Jadi kok dibilang saya melanggar tatib. Emang dia tahu yang dipakai tatib apa?" tukas Oberlin menambahkan. 

Anggota Komisi III ini, menepis seluruh dugaan yang disampaikan Ramot & Rekan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap untuk gelar sidang BKD.

"Tatib kami pun tidak mengerti dia, tapi sudah menyalahkan pengunaan tatib. Kan gitu, kalau mau dilapor, yah dilapor," katanya.

Oberlin mengatakan, dirinya akan mengusulkan ke BKD untuk memanggil Panitia Hak Angket dan pelapor dalam hal ini Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan. 

Dengan itu, pihaknya akan menjelaskan secara gamblang kepada yang bersangkutan, terkait laporan yang disangkakan.

"Biar ketahuan, kredibelnya dia sebagai penasihat hukum, atau apa, itu?. Ngerti dulu dia. Malu nanti dia, dihadapan awak media pas sidang kehormatan dewan itu," ucap Anggota Komisi III ini bersemagat.

Penulis: gee. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!