HETANEWS.COM

Hasil Penyelidikan Panitia Hak Angket Cacat Hukum, 9 Orang Panitia Diminta Diperiksa

Panitia Hak Angket DPRD Siantar sesaat sebelum menyerahkan hasil kesimpulam dugaan penistaan etnis Simalungun ke Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea, 25 Juli Agustus 2018 di RS Vita Insani Kota Siantar. (Pamai)

Siantar, hetanews.com - Panitia Hak Angket DPRD Siantar dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Dugaan pelanggaran itu dilaporkan oleh Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Panitia Hak Angket DPRD Siantar melakukan penyelidikan dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Siantar, Hefriansyah. Panitia Hak Angket yang dipilih dari sidang paripurna DPRD Siantar, 25 Mei 2018 lalu, diamanahkan kepada Oberlin Malau sebagai Ketua, Denny TH Siahaan Wakil Ketua, Asrida Sitohang Sekretaris, Tongam Pangaribuan (Fraksi Nasdem), Daniel Manakas Silalahi (Fraksi PDIP), Hotman Kamaluddin Manik (Fraksi PDIP), Rini Silalahi (Fraksi Golkar), Frans Bungaran Sitanggang (Fraksi Nurani Keadilan), Frida Riani Damanik (Fraksi Demokrat).

Seperti yang dikutip dari laporan yang disampaikan Kantor Hukum Ramot Chairul Saragih & Rekan, Senin 6 Agustus 2018 kepada Ketua DPRD Siantar, mereka menduga salah seorang Staff Ahli DPRD dilibatkan dalam kepanitian hak angket untuk studi banding ke luar kota. 

Kemudian, Panitia Hak Angket yang telah melakukan studi banding ke luar kota dinilai hanya menghambur-hamburkan APBD, dimana tidak ada kejelasan mengenai keterbukaan penggunaan anggaran tersebut. Panitia Hak Angket DPRD Siantar juga diduga secara tidak langsung mevonis Hefriansyah, selaku Walikota Siantar, seolah-olah terbukti melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun. 

Hal itu dinilai bukan kewenangan Panitia Hak Angket untuk memberikan kesimpulan, namun menjadi kewenangan pengadilan. Laporan ini meminta tegas kepada Ketua DPRD Siantar agar menindaklanjuti pengaduan tersebut, dengan memeriksa dan menyidangkan kesembilan anggota Panitia Hak Angket melalui sidang Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Selanjutnya, Ramot Chairul Saragih & Rekan menyatakan bahwa hasil Penyelidikan Panitia Hak Angket Cacat Hukum dan Panitia Hak Angket harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang digunakan selama penyelidikan.

Penulis: huget. Editor: anto.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan