HETANEWS

Lurah Nagapita Buat Aturan, Supaya dapat Reward

Memo yang dibuat oleh pihak Kelurahan Nagapita kepada warga penerima bansos rastra, di kantor Lurah Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba. (foto/hugs)

Siantar,hetanews.com- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kota Siantar, Adiaksa Purba, menghimbau agar warga Siantar tidak menafikan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Menurut Adiaksa, hak dan kewajiban sebagai warga negara harus seimbang.   

Hal itu disampaikanya, ketika disinggung terkait aturan yang dibuat oleh Lurah Nagapita saat pembagian beras kepada warga penerima bansos rastra, kemarin.

W Ritonga, selaku lurah tidak menyalurkan beras kepada warga yang belum membayar PBB. 

Adiaksa mengakui, dalam rangka mengajak warga untuk taat pajak, pihaknya melakukan kerjasama dengan pemerintah kelurahan. 

Pihaknya juga memberikan reward kepada pemerintah kelurahan yang berhasil mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Reward yang diberikan berupa tiket berlibur.

"Gak salah kan, aparat kelurahan mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk bayar PBB. Mungkin lurahnya memanfaatkan momentnya itu, supaya bisa ngajak warga untuk bayar PBB," ungkapnya, Kamis (2/8/2018).

Upaya yang dilakukan pihak Kelurahan untuk membayar PBB, kata Adiaksa, itu tergantung kepada kebijakan yang diambil lurah sendiri. Meski demikian, masyarakat berkewajiban membayar PBB sesuai dengan aset yang dimiliki. 

"Paling dalam setahun PBB-nya hanya Rp.30 ribu kan, itu setahun loh bandingkan pengeluaran sehari-hari. Jadi, hak dan kewajiban kalau bisa harus sama lah,"katanya.

Untuk pembayaran PBB, jelas Adiaksa, warga tidak diperbolehkan untuk membayar PBB, di kelurahan.

PBB dapat dibayarkan lewat Bank Sumut, dan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siantar atau pembayaran mobil keliling oleh petugas BPKD, di kelurahan.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Siantar, Pariaman Silaen menegaskan, penyaluran rastra tidak ada hubunganya dengan pembayaran PBB. 

Silaen mengatakan, pihak Kelurahan Nagapitta telah membuat peraturan-peraturan sendiri yang menghalang-halangi bantuan sosial pemerintah pusat.

"Kita akan tegur dia (lurah,red), karena telah membuat peratutan sendiri yang menghalang halangi bansos rastra," ucap Silaen.

Pariaman kembali menegaskan, tidak ada peraturan dalam penyaluran bansos rastra yang menyatakan harus membayar PBB, apalagi kutipan yang diberlakukan oleh pihak Kelurahan kepada warga penerima bansos.

Sebelumnnya, ratusan warga penerima program bantuan beras sejahtera atau rastra di kelurahan Nagapita, kecamatan Siantar Martoba, mengamuk karena penyalurannya dipersulit oleh pihak Kelurahan. Lurah tidak memberikan beras kepada penerima bansos rastra yang belum bayar PBB.

Penulis: gee. Editor: gun.