HETANEWS.COM

Dikawal TP4D, Pekerja Jalan Penghubung di Kecamatan Raya Dikejar Warga Pakai Kelewang

Plang proyek Dinas PUPR Simalungun yang pekerjaannya diduga fiktif karena tidak terlihat adanya aktifitas pengerjaan proyek. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Pekerja pembukaan dan peningkatan jalan penghubung Kelurahan Merek Raya menuju Kelurahan Sondi Raya di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun dikejar warga pakai kelewang.

Akibatnya, para pekerja PT Romora Karya Konstruksi selaku pelaksana proyek di Dinas PUPR Kabupaten Simalungun itu lari tunggang langgang seraya mengusung alat berat. 

Peristiwa aksi perlawanan dari warga setempat terhadap kegiatan program pembangunan infrastruktur Pemkab Simalungun Tahun 2018 itu disampaikan oleh Jahamen Purba selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan proyek tersebut. 

"Ya itulah di ujung yang sudah dibuka itu, kan sudah stop disitu. Alat pulang, orang bawa golok sama klewang warga di situ," ungkapnya kepada hetanews.com, Jumat (27/7/2018). 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan proyek bukan fiktif dan jelas dikawal oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Simalungun. 

Menurutnya, Pemkab Simalungun dalam hal ini Dinas PUPR akan segera menyelesaikan silang sengketa lahan yang dijadikan badan jalan itu, bersama dengan warga setempat. 

"Besoklah kita selesaikan dengan masyarakat itu. Kalau secara hukum lahan itu bebas. Tapi kata mereka (masyarakat yang menghalau pekerja pakai klewang) tanahnya kena," imbuhnya.

"Biar enak kan, besok kita ke lapangan. Disitu Camat. Disitu yang punya tanah. Disitu orang TP4D. Begitu lah dulu biar diralat beritanya," sambungnya. 

Baca: Didampingi TP4D, Proyek Jalan Penghubung di Kecamatan Raya Diduga Fiktif 

Dalam perbincangan dengan hetanews.com, Jahamen Purba menyebut inisial JMD sebagai pihak kontraktor. Ia juga membantah jika pembangunan proyek tersebut tidak berlangsung.

"Dimana gak ada kegiatan. Orang sudah dibuka itu, kok gak ada. Itu kan sampai Kantor Camat hotmix. Jadikan pihak kontraktor orang itu JMD. Karena itu kami paksa biar cepat dikeluarkan. Sampai sekarang belum keluar keluar juga JMD itu. Bagaimana orang itu mau mencampur base," ungkapnya tanpa merinci JMD yang diucapkanya.

Disinggung apakah kegiatan tersebut tidak dalam perencanaan matang, karena adanya amukan warga sekitar dan pemilik lahan yang menghalau para pekerja saat itu, Jasmen masih menganggap hal itu wajar. Meski peristiwa itu nyaris terjadi pertumpahan darah.

"Itu permasalahan sah sah saja. Itu masyarakat yang udah bebas. Karena di dalam surat lahan itu sudah bebas. Makanya kita besok mau ngukur balik yang mana kemarin yang sudah bebas," bilangnya. 

"Jadi, semua kan ada mekanismenya. Lain hal kalau sudah habis kontrak proyek gak dikerjakan. Kan begitu, ini kan sedang berjalan. Dalam undang-undang kan proyek yang sedang berjalan gak bisa diberitakan atau diributi begitu loh, itu 8 perintah Jokowi. Buka itu 8 perintah Jokowi. Itukan di medsos. Semua kan jadi baca. Orang kan jadi tercoreng jadinya," bebernya seraya mengungkapkan TP4D dan Pemkab Simalungun kesal atas sorotan ini.

Sebelumnya, pembukaan dan peningkatan jalan penghubung Rumah Bayu Kelurahan Merek Raya menuju Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya diduga fiktif, walaupun kegiatan itu didampingi TP4D.

Terhitung lokasi pemajangan plang proyek, hingga melampaui lebih kurang dari kompleks perkantoran Camat, Kecamatan Ray tidak ditemukan adanya tanda-tanda berlangsungnya kegiatan. Sementara Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kegiatan itu terhitung mulai 7 Mei 2018.

Tercatat pada plang proyek tersebut, peningkatan dan pelebaran jalan sepanjang 4.140 meter, hotmix sepanjang 1.200 meter x 5 meter dan pekerasan sirtu sepanjang 2.940 meter x 4.5 meter. 

Proyek bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun TA 2018 dengan nilai kontrak Rp 8.743.880.169. Sementara nilai fisik Rp 7.948.981.972, PPn 10% ata Rp 794.898.197 dan PT Romora Karya Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan.

Penulis: zai. Editor: gun.