HETANEWS.COM

BPN Labuhanbatu Dituding Halangi Tim Penyidik Polres

Kanit Iddik Polres Labuhanbatu, Iptu Krisnat Napitupulu (baju merah kotak) saat memberikan penjelasan kepada kedua pihak bertikai, di lahan sengketa. (foto/BS)

Labuhanbatu,hetanews.com- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhanbatu dituding menghalangi serta mempersulit tim Penyidik Polres Labuhanbatu guna mengungkap permasalahan sengketa lahan seluas 414 hektar, antara PT Umbul Mas Wisesa (UMW) dengan Bambang Agus Winoto alias Pek Cuan, di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (24/7/2018), lalu.

Pasalnya, surat undangan dari penyidik sudah dilayangkan sebelumnya serta jelas apa maksud dan tujuannya, yakni guna menunjukkan titik kordinat atas penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 52 dan 71 yang dianggap menjadi titik sengketa, sehingga materi perkara secara hukum dapat didudukkan guna dilanjutkan ketahapan berikutnya.  

Hal itu diungkapkan Maswandi, Kuasa Hukum Bambang Agus Binoto alias Pek Cuan kepada sejumlah wartawan yang hadir saat peninjauan lapangan titik sengketa.

"Disini jelas, BPN Labuhanbatu menghalangi proses penyidikan Polres Labuhanbatu,"tegas Maswandi.

Lebih jauh dikatakannya, pihaknya juga telah melaporkan BPN Labuhanbatu dan PT UMW ke Polres Labuhanbatu terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 424 (262) Subs 263 KUHPidana sesuai dengan bukti laporan Pol. SLTP/361/3/2015/SU/RES-LBH.

Kanit Iddik Polres Labuhanbatu, Iptu Krisnat Napitupulu dihadapan massa kedua pihak, dihadiri Kepala Desa (kades) dan mantan Kades Sei Siarti mengatakan, bahwa tujuan pertemuan hari itu adalah Polres Labuhanbatu meminta BPN dapat menunjukkan titik kordinat HGU Nomor 52 dan 71 yang diterbitkan oleh BPN.

"Penyidik menginginkan BPN Labuhanbatu dapat menunjukkan titik HGU 52 dan 71 yang dikeluarkan BPN guna keperluan penyidikan," terangnya dihadapan kedua pihak.

Salah seorang dari pihak BPN Labuhanbatu yang enggan memberikan identitasnya, menyampaikan, pihaknya tidak bisa menunjukkan titik HGU dimaksud, sebab katanya pemohon harus terlebih dahulu membuat surat permohonan dan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Yang memohonkan hal ini adalah penyidik bukan pihak yang bersengketa, apakah harus bayar? atau boleh bayarnya besok?"timpal Krisnat yang tampak kesal dengan sikap BPN itu.

Saat dikonfirmasi wartawan terkait PNBP, Maswandi mengatakan, pihaknya sudah membayar PNBP. "Kalau dibayar lagi, namanya apa?" ungkapnya.

Husni Marpaung yang mengaku kuasa hukum PT UMW mengatakan, pihaknya keberatan bila lahan diukur, kalaupun harus diukur, maka harus ada persetujuan dari perusahaan. "Kami menolak untuk diukur, karena kami merasa ukuran lahan kami sudah pas," ungkapnya.        

Ketika sejumlah wartawan mencoba konfirmasi kepada salah seorang dari tim BPN Labuhanbatu yang menyampaikan penjelasan di lapangan saat itu, pria yang menggunakan kemeja putih serta memakai kacamata itu mengelak serta mengatakan keterangan yang disampaikannya, merupakan keterangan rekannya, B Hascaryo dan Dedy Manap Harahap yang ikut hadir saat itu, meski yang selalu memberikan keterangan adalah dirinya.

"Sudah, bapak buat aja keterangannya itu atas nama saya,"pinta rekannya bernama Dedi Manap Harahap.

Penulis: bs. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!