HETANEWS

Dugaan Penistaan Etnis Simalungun Sudah Dibahas Saksi Ahli, Panitia Hak Angket akan ke Kemendagri

Oberlin Malau. (foto/hugs)

Siantar, hetanews.com - Panitia Hak Angket DPRD Siantar telah menyelesaikan beberapa tahapan dalam dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Wali Kota Hefriansyah yang mengakibatkan kemarahan elemen etnis Simalungun di Siantar.

Untuk saat ini, Panitia Hak Angket telah selesai menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan saksi ahli.

Sebelumnya, Panitia Hak Angket telah memanggil pelapor yakni 11 elemen 3, diantaranya non etnis Simalungun.

Terlapor dalam dugaan penistaan etnis Simalungun yakni Wali Kota Hefriansyah juga telah dipanggil. Panitia Hak Angket telah melakukan studi banding ke dua daerah, yakni, Kabupaten Karo dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)

Ketua Panitia Hak Angket, Oberlin Malau, menyampaikan, saat ini pihaknya telah melakukan RDP dengan para saksi ahli. Ada tiga saksi ahli yang dipanggil dalam pembahasan penistaan etnis Simalungun itu. Yakni ahli budaya, hukum dan bahasa. Ketiganya dihadirkan dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed).

"Hari ini kami baru selesasi rapat dengar pendapat dengan ahli budaya. Untuk ahli bahasa dan ahli hukum, kemarin sudah selesai. Tiga saksi ahli yang kita hadirkan. Masing-masing dari USU dan Unimed," jelas Oberlin saat dihubungi via telephone, Kamis (19/7/2018) sore.

Oberlin saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari Kota Medan ke Kota Siantar. Anggota DPRD Komisi III dari Fraksi Indonesia Raya ini menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

"Setelah itu, kami akan ke Kemendagri.Sebelum tanggal 25 Juli ini, harus sudah selesai disimpulkan. Apapun kesimpulanya akan disampaikan langsung ke ketua DPRD," sambungnya. 

DPRD Kota Siantar melalui Panitia Hak Angket mulai menggelar rapat terkait dugaan penistaan etnis Simalungun di Kota Siantar. Rapat Panitia Hak Angket ini mulai digelar dari Kamis, 28 Juni 2018, lalu. 

Sebelumnya, Panitia Hak Angket atas dugaan penistaan etnis Simalungun ini dibentuk lewat sidang paripurna DPRD, pada 25 Mei 2018 lalu. Panitia Hak Angket ini bekerja dari 25 Juni, berakhir 25 Juli 2018 yang akan datang. 

Penulis: gee. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.