Samosir, hetanews.com - Peristiwa tragis karamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Perairan Danau Toba pada Senin (18/7/2018) masih menyisakan duka mendalam sampai saat ini.

Saat peristiwa itu terjadi, penumpang yang berhasil diselamatkan hanya 18 orang. Simpang siurnya jumlah korban yang hilang disebabkan karena ketiadaan manifest penumpang kapal.

KM Sinar Bangun yang harusnya bermuatan lebih kurang 43 orang itu justru mengangkut ratusan penumpang.

Menurut Panal H Limbong selaku praktisi hukum ketika dikonfirmasi hetanews.com, selain telah ditetapkan sejumlah tersangka, harusnya dilakukan pemeriksaan terhadap petugas Satpol PP dan Polres Samosir yang melakukan pengamanan di Pelabuhan Simanindo.

"Karena mereka juga ngepam atau ikut mengawasi pelabuhan itu pada hari libur atau saat kapal sebelum berangkat," paparnya.

Menurutnya, penetapan tersangka tentunya harus menggunakan Undang-Undang (UU) Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Tahap awal yang jadi tersangka adalah nahkoda dan pemilik kapal. Selanjutnya bisa dikembangkan sesuai doktrin kausalitas dan bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan tersangka," tegas Panal.

Menurutnya, pada pasal 359 KUHP yang ancamannya 5 tahun bisa diterapkan kepada perseorangan nahkoda kapal. Selain itu ada juga beberapa ketentuan pidana dalam UU Pelayaran yang bisa dikenakan terhadap nahkoda kapal, ti antaranya Pasal 286 dan Pasal 330.

Sedangkan terhadap pimpinan otoritas pelayarannya bisa dikenakan Pasal 336 UU Pelayaran.

Menurut Panal, sebelum menguraikan tentang pertanggungjawaban pidananya, maka perlu diketahui lebih dulu faktor atau sebab yang menimbulkan tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sebab yang dimaksud bisa berupa sebab faktual (factual cause) dan hukum (legal cause).

Lanjut Panal, tenggelamnya KM Sinar Bangun yang kemudian menimbulkan kematian adalah cuaca, kelebihan kapasitas, kondisi kapal yang tidak laik, minimnya alat-alat keselamatan, dan ketiadaan pengawasan dari otoritas setempat.

"(Dari) banyaknya faktor-faktor yang menjadi sebab, maka dalam konteks hukum pidana, (hanya) akan dicari sebab-sebab hukum (legal cause) saja yaitu perbuatan dan/atau pembiaran (tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan tenggelam atau meninggal orang di dalam kapal," tukasnya.

Lanjut Panal, dari beberapa faktor itu, maka dapat dianalisis beberapa sebab yang merupakan perbuatan atau pembiaran yaitu, kelebihan kapasitas, kapal tidak laik operasi, tak adanya alat alat keselamatan yang memadai, tidak adanya pengawasan dari Dishub dan aparat keamanan setempat.

Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Samosir ini menuturkan, ada 4 poin yang perlu dikaji. Yakni, apakah kelebihan kapasitas termasuk perbuatan melawan hukum?

"Jika jawabnya 'iya, maka aktor-aktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Termasuk pihak-pihak yang membiarkan terjadinya kelebihan kapasitas dan tidak berusaha mencegahnya. Padahal pihak bersangkutan (Dishub, Satpol PP dan  polisi) punya otoritas dan kewenangan untuk mencegah terjadinya kelebihan kepasitas," papar Panal.

Berikutnya, apakah kapal yang tidak laik dan tetap dioperasikan merupakan perbuatan melawan hukum? Panal menuturkan, jika 'iya', maka aktor-aktor yang mengoperasikan kapal dapat diminta pertanggungjawaban pidana termasuk pihak yang seharusnya dapat mencegahnya.

Apakah ketiadaan alat keselamatan yang memadai dalam sebuah kapal termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum? Menurut Panal, jika jawabanya 'iya', maka aktor-aktor yang tidak menyediakan alat keselamatan dapat diminta pertanggungjawaban pidana

Terakhir adalah apakah tidak melakukan pengawasan termasuk dalam kategori melawan hukum?

"Jika jawabnya juga 'iya', otoritas setempat yang tidak melakukan pengawasan juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana," paparnya.

Panal menuturkan, dengan metode seperti ini maka polisi dan jaksa bisa mencari alat bukti hipotesis yang disebutkan seperti di atas untuk melihat situasi yang samar menjadi terang benderang

"Menemukan pertanggungwaban pidana pelaku sangat penting untuk mencegah tragedi serupa tidak terjadi lagi. Ininsekaligus memperbaiki sistem transportasi di Danau Toba di masa mendatang," sebut Panal mengakhiri.