Medan, hetanews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumut, mengingatkan KPUD Sumut agar benar-benar konsisten dalam menjalankan PKPU yang melarang mantan narapidana (napi) korupsi, mantan napi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

"Kami melihat dari 19 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal daerah pemilihan (dapil) Sumut yang sudah terdaftar, terdapat nama mantan Wali Kota Medan yang juga bekas napi korupsi saat menjabat sebagai Wali Kota Medan. Tentu ini sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 60 ayat 1 huruf j," ungkap Samsul Halim Ritonga, sebagai Maneger Pemantauan JPPR Sumut, Senin (16/7/2018).

Sikap memanjakan mantan napi korupsi cukup terlihat saat pendaftaran Abdilah yang memiliki 4217 dukungan dengan diberikan status 'diterima' oleh KPUD Sumut.

"Seharusnya kalau mengacu pada PKPU tersebut, sudah selayaknya KPUD Sumut, membatalkan atau tidak mengikutsertakan nama Abdillah dalam pengumuman bakal calon anggota DPD," tegasnya.

JPPR juga mmempertanyakanmaksud KPUD Sumut tentang pemberian status 'diterima'.

"Ini kan namanya sedang memanjakan napi, walau pada akhirnya nanti memang ada verifikasi administrasi. Namun setidaknya konsistensi menjalankan regulasi harus dipatuhi dengan baik," terang Samsul Halim.

Sejak awal pemantauan JPPR terhadap bakal calon anggota DPD asal Sumut terkesan ada pemanjaan yang dilakukan KPUD Sumut terhadap mantan napi korupsi.

"Regulasi dengan tegas melarang napi korupsi tapi kenapa diberi lagi angin segar? Pemberian angin segar ini tentu akan memantik polemik di tengah-tengan masyarakat," ujarnya.

Pihaknya meminta KPUD Sumut tegas menjalankan aturan PKPU. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan itu terdapat dalam diri Abdillah sebagai bakal calon anggota DPD.

"Seharusnya KPUF Sumut menyatakan Abdillah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejak awal. Ini kan aneh, kok bisa KPUD bermain-main dalam hal ini,"'katanya.

Untuk itu, lanjutnya, JPPR terus mengawal proses verifikasi administrasi bakal calon anggota DPD. Jangan sampai ada mantan napi korupsi yang ikut dalam Pemilu 2019 karena itu pelanggaran.

"Bukan itu saja, bahkan semua rekam jejak bakal calon anggota DPD menjadi pantauan JPPR, termasuk yang memulai start kampanye baik secara tertutup maupun terbuka dengan terang-terangan mengajak memilih dirinya dan Presiden, termasuk ajakan mengganti Presiden, tandasnya. Boleh saja siapapun berkampanye asal jadwal kampanye sudah dimulai," tutup Samsul.