HETANEWS

DPRD Labuhanbatu Diharuskan Kembalikan Uang ke Kas Daerah, Ada Apa Ya?

Ilustrasi pengembalian uang. (Int)

Labuhanbatu,hetanews.com - Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu diharuskan untuk mengembalikan uang negara ke kas daerah sebagai kelebihan atas pembayaran gaji.

Ini disebabkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2017 lalu telah menemukan adanya pelanggaran administratif terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan klasifikasi.

Pemkab dan DPRD Labuhanbatu telah memasukkan klasifikasi PAD daerah ini pada klasifikasi tinggi. Namun faktanya, ditemukan bahwa hasil PAD Labuhanbatu masuk kategori klasifikasi rendah.

Sementara gaji anggota legislatif itu berasal dari PAD, bukan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri maupun TNI yang sumber gajinya berasal dari pusat. Benang merahnya adalah legislatif diharapkan lebih giat dalam menjalankan tupoksinya, yakni mendorong sumber-sumber PAD masuk kas daerah. 

Ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Buhori ketika dihubungi melalui telepon selulernya, tidak bersedia memberikan jawaban walaupun nada sambung masuk dan pesan singkat pun sudah dikirimkan, namun hingga kini belum ada respon.
          
Sebelumnya, salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu, Ilham Pohan ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, hal tersebut benar adanya. Namun masih dalam proses perdebatan dan ada yang harus diklarifikasi, sebab salah administratif.

Ditanya, apakah masalah ini ada hubungannya dengan pencapaian PAD Labuhanbatu yang cukup rendah? Anggota DPRD dari Partai PKB itu mengatakan jelas ada. Sebab gaji legislatif bersumber dari PAD.

Katanya, dua tahun terakhir ini PAD Labuhanbatu masuk kategori tinggi, maka disejajarkan dengan gaji legislatif.

Hal yang sama dilakukan 2017 tetapi hasilnya diluar dugaan, dimana PAD Labuhanbatu rendah tetapi gaji legislatif sudah dibayarkan pada klasifikasi tinggi, itu sebabnya ada temuan BPK dianggap tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

"Masih perdebatan klarifikasi sebab ada kesalahan administratif," katanya.

Sekdakab Labuhanbatu, Ahmad Muflih melalui Kadis Kominfo, Iksan Harahap kepada wartawan melalui telepon selulernya, Kamis (13/7/2018) mengatakan, temuan itu 24 Mei lalu, kemudian 60 hari kalender harus ada perbaikan dan setelah LHP. Oleh sebab itu, pihaknya akan menggelar rapat dengan legislatif guna melakukan pembahasan.

"Ada 60 hari diberikan waktu guna melakukan perbaikan," ungkap Iksan.

Penulis: bs. Editor: gun.