HETANEWS.COM

Pemko Siantar akan Siapkan Ganti Rugi Pelepasan Lahan Tanjung Pinggir

Sekretaris Daerah Kota Siantar, Budi Utari saat ditemui di ruang kerjanya, di gedung Balai Kota Siantar. (foto/hugs)

Siantar, hetanews.com- Pemerintah Kota (Pemko) Siantar saat ini tengah berupaya menangani krisis lahan dengan mempercepat proses pelepasan lahan seluah 573 hektar, di kawasan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba.

Belum lama ini, Pemko Siantar telah berkordinasi dengan Kementrian BUMN, di Jakarta, terkait lahan eks HGU PTPN IV tersebut.

Mengenai kordinasi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, Budi Utari Siregar mengapresiasi Kementerian BUMN.

"Respon dari kementerian bagus, dan kami akan kejar terus. Kalau bisa tahun ini selesai," kata Budi Utari kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/3/2018).

Budi Utari menambahkan, koordinasi itu dihadiri oleh Wali Kota Siantar, Hefriansyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Reinward Simanjuntak dan Kepala Dinas  PUPR, Jhonson Tambunan. 

Untuk saat ini, kata Budi, Pemko sangat membutuhkan lahan, mengingat Kota Siantar sedang mengalami krisis lahan. Dengan itu, dibutuhkan perluasan lahan untuk pengembangan kota, seperti pembangunan fasilitas publik, serta upaya untuk mengurai kemacetan di inti kota.

"Lahan yang ada saat ini sudah padat sekali. Dengan adanya lahan itu, Pemko bisa membangun fasilitas-fasilitas, kita buat jadi kota baru nantinya," ujarnya

Pelepasan lahan eks HGU akan dilakukan sesuai regulasi yang ada. Termasuk ganti rugi. Untuk itu, sambung mantan Kadis DPPKAD Kabupaten Padang Lawas ini, Pemko Siantar akan mengundang tim appraisal. 

"Tim appraisal yang akan menilai objek tanah serta melakukan penilaian dari segi ekonomi, baik itu objek yang dapat dilihat ataupun yang tidak terlihat. Mau tidak mau, karena itu merupakan program Pemko. Kita akan minta persetujuan dari DPRD dan pihak-pihak terkait untuk tim anggaran," jelasnya

Meski demikian, lahan seluas 573 hektar tersebut masih belum dapat diketehui secara rinci. Apakah termasuk kawasan program pembangunan  jalan tol atau auto ring road.

"Saat ini sedang revisi RTRW. Sehingga hal ini akan kita sambungkan dengan pengembangan pariwisata. Artinya dengan 573 hektar, pemko akan membuka sejumlah hal yang dibutuhkan publik tentunya," ucapnya mengakhiri.

Penulis: gee. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!