Wed 19 Sep 2018

Terkait Temuan BPK, Semua Anggota DPRD Simalungun Berpotensi Terseret ke Ranah Hukum

Sekwan Simalungun, Jontalidin Purba. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com- Sebanyak 50 orang anggota DPRD Simalungun, berpotensi berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait adanya temuan BPK  RI, di lembaga legislatif tersebut.

Adanya potensi terseret rame - rame ini, dibeberkan Sekeretaris Dewan (Sekwan) Simalungun, Jontalidin Purba, saat ditemui di ruang kerja bidang persidangan ke sekertariatan, kemarin.

"Kalau tidak dikembalikan, ya berhadapan dengan aparat hukum. Karena, itu menurut temuan BPK RI perwakilan Sumut. Bukan karena Sekeretariat DPRD Simalungun," terang Jontalidin Purba, selaku Sekwan.

Untuk itu, sambungnya, anggota DPRD Simalungun yang berjumlah 50 orang dan diusung berbagai partai politik, harus mengembalikannya sebelum tenggang waktu yang telah ditentukan BPK. "Yakni selama 60 hari,"ungkapnya.

Apa mau dibuat, sambungnya, menanggapi wartawan. Masing - masing anggota dewan lah yang mengembalikannya, tegasnya. "Mungkin habis panja inilah. Gak mungkin semua ke sana," ujarnya terkait rencana dewan ke BPK RI perwakilan Sumut.

Sebagaimana diketahui, temuan BPK RI yang harus dikembalikan hingga mencapai Rp800-an juta itu, diantaranya, biaya penginapan dalam melaksanakan kunjungan kerja (kunker), perawatan, minyak, dan ban mobil dinas (mobnas).

"Kalau ketua fraksi tidak dikenakan. Karena, kan bukan alat kelengkapan dewan. Pimpinan komisinya yang alat kelengkapan dewan. Yang harus dikembalikan biaya penginapan, bengkel, ban, sama minyak,"paparnya.

Yang sudah ngangsur pengembalian, sudah ada. Yakni pak Histoni Sijabat. Yang lain belum. Mungkin habis panja ini mereka akan menemui BPK perwakilan Sumut di Medan. Mungkin minta klarifikasi, tukas Sekwan.

 

Penulis: zai. Editor: gun.