Tue 17 Jul 2018

Anton Sihombing dan Ditjen Hubdat Upayakan Pembangunan Terminal Tanjung Pinggir Jadi Kelas A

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi (tengah), Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyebreangan, Sri Hardianto (kanan), bersama Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing saat meninjau Terminal Bus Tanjung Pinggir, Rabu (11/7/2018) sore. (foto/hugs)

Siantar, hetanews.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan, Sri Hardianto, bersama Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing, meninjau Terminal Tanjung Pinggir yang berlokasi di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Siantar, Rabu (11/7/2018). 

Dalam kunjungannya, Budi Setiyadi dan Anton Sohombing, berupaya untuk mengoptimalkan pengoperasian terminal bus tersebut dengan pembangunan infrastruktur. 

Dalam kunjunganya, Budi Setiyadi mengamati kondisi bangunan Terminal Tanjung Pinggir yang selama ini tidak beroperasi.

Ia pun berbincang-bincang ringan dengan Koordinator Terminal Tanjung Pinggir, Pangihutan Sidabukke dan sejumlah petugas Dinas Perhubungan. Menurut Budi, kondisi terminal Terminal Tanjung Pinggir sangat memprihatinkan.

"Persoalan perhubungan darat sangat banyak sekali. Kondisi terminal yang saya lihat saat ini nomor dua setelah Tuban, kondisi nya sama seperti terminal di Tuban, Jawa Timur," ungkapnya

Pada kesempatan itu, Budi juga menyampaikan, anggran dari Kementerian Perhubungan saat ini Rp 2 miliar untuk pembangunan per satu terminal. Biaya yang dipersiapkan untuk itu, kata Budi, masih kurang untuk pembangunan Terminal Tanjung Pinggir. 

"Kalau Rp 2 miliar mau bangun apa dengan lahan seluas ini," imbuhnya.

Mantan Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Iptek Lemhanas ini menambahkan, saat ini ada 4 terminal di Indonesia yang tengah bekerjasama dengan pihak swasta. Adapun pengeloaan dengan pihak swasta ini dapat berlangsung sampai 30 tahun. 

"Karena anggaran pemerintah terbatas. Lalau untuk mengandalkan dana pemerintah kita tidak bisa maksimal. Makanya, ada beberapa terminal sedang kita usahakan kerjasama dengan swasta. Dalam skemanya, KSP Kerja Sama Pemanfaatan. Jadi artinya, nanti di terminal nanti akan bisa dibangun, mall, hotel, apartemen atau pusat perbelanjaan dalam waktu 30 tahun," jelasnya.

Budi Setiyadi menerangkan, beberapa terminal yang tengah dilakukan kerjasama dengan swasta, terdapat di daerah Cirebon, Solo, Cilegon dan Semarang. Menurutnya, Terminal Tanjung Pinggir potensial untuk dilakukan kerjasama dengan pihak swasta, asalkan mendapat dukungan dari pemerintah setempat. 

"Jadi kan Kota Siantar ini cukup padat. Menurut saya, ini potensi, asalkan didukung sama pemerintah daerah.  Nanti di sini bisa dibangun mall, hotel, apatemen atau pusat perbelanjaan, dan saya rasa ini cukup memungkinkan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Terminal Tanjung Pinggir, Pangihutan Sidabukke menambahkan, saat ini terminal telah diserahkan dan dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan dari tahun 2017. Dengan adanya upaya untuk pembangunan infrastruk ini, ia berkeyakinan agar pembangunan operasional terminal di Kota Siantar segera diprioritaskan. 

"Dengan kehadiran anggota DPR RI dan Ditjen Hubdat, Budi Setiyadi, kami berkeyakinan agar terminal Tanjung Pinggir ini lebih diprioritaskan," ungkapnya.

Sementara itu, Anton Sihombing menyampaikan, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Kementrian Perhubungan dalam membangun Terminal Tanjung Pinggir. Menurutnya, anggaran Rp 2 miliar belum cukup untuk mengoptimalkan pengoperasian terminal ini menjadi terminal kelas A.

"Sebenarnya ini sudah lama direncanakan, penyerahan terminal ini kan tahun 2017, untuk anggaran tahun ini sangat minim. Kalau Rp 2 miliar mungkin itu tidak cukup. Kalau pun begitu, kita usahakan biar bisa lebih. Kita akan pikirkan jalan keluarnya," tukasnya, seraya mengatakan dirinya punya tanggung jawab moral untuk Kota Siantar.

Penulis: Hugs. Editor: gun.