Wed 19 Sep 2018

Mantan Koruptor Alkes RSUD Perdagangan "Kendalikan" Proyek, Kadis PUPR Duduk Manis Terima Fee Sebesar 5 % ?

Parit pasangan tanpa pondasi yang dikerjakan PT Yusnita di Kecamatan Pematang Sidamanik. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com- Mantan koruptor pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Perdagangan, berinisial AH, disinyalir kendalikan proyek. Sedangkan Kadis PUPR, Beny Saragih duduk manis terima fee dari seluruh anggaran proyek dinasnya sebesar 5%.

"Hanya duduk manis saja, si Beny Saragih sudah meerima fee sebesar 5%,"ungkap seorang rekanan (pemborong) ketika ditemui di Kecamatan Raya, Rabu (11/7/2018) sekira pukul 15.30 WIB.

Sebagai pengendali sejumlah proyek yang dikelola Dinas PUPR Simalungun tersebut diduga pengusaha ternama berasal dari Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, berinisial AH.

"Bukan si Beny. Bupati bilang, si Beny cukup duduk manis saja. Sudah mendapatkan fee sebesar 5 persen dari tiap proyek. Biar si AH saja yang membagikan proyek. Makanya, ambil proyek dari si AH,"sebutnya.

Ngasih KW juga ke dia (AH), bukan ke si Beny, sambungnya. “Kita nyetornya ke rumah 100 di jalan Kartini Siantar. Di situnya, karena rumah si AH juga itu. Aku pun ngasi KW dan ambil proyek dari dia (AH), ucap sumber.

Diketahui, proyek yang diselenggarakan Dinas PUPR Simalungun, di ntaranya peningkatan jalan jurusan Tiga Urung-Gorbus, Kecamatan Pamatang Sidamanik, sepanjang 6.365 meter dan lebar 4.00 meter.

Selain itu, proyek yang dikerjakan PT Yusnita selama 210 hari kalender, senilai Rp12 miliar bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ngasih KW-nya juga sama si AH. Orang dari Medan pelaksananya proyek itu, beritahunya lagi.

KW proyek, besarannya gak sama. Beda-beda. Kalau pagu proyeknya kecil 23 persen. Kemudian, proyek pagunya besar 21 persen. Jadi, KW 21 persen dikali dengan pagu proyeknya. Segitulah dibayar, bebernya.

Menurutnya, AH dalam menjalankan aksi monopoli proyek Pemkab Simalungun tidak sendiri. "Dia tidak sendiri melakukan aksinya. Kalau dari orangnya itu pemborong bayar KW sebesar 25%," ungkapnya.

Apesnya, lanjutnya, uang muka proyek yang sudah kita kerjakan sampai saat ini belum cair. Padahal, menurut aturannya, jika kita sudah mendapatkan SPK, maka kita seharusnya diberikan uang muka, tandasnya.

Sehingga kuat dugaan, ‘rembang pati’ (KW) yang telah disetorkan ke AH hanya untuk memperkaya dirinya semata. "Mungkin karena dia (AH) dulunya penyandang dana untuk Bupati menuju Gubsu,"duganya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simalungun, Beny Saragih ketika dikonfirmasi ke telepon selularnya, sekira pukul 16.44 WIB, hanya terdengar, bahwa nomor yang anda tuju sedang tidak aktif.

Penulis: zai. Editor: gun.