HETANEWS

Menanti 2019, Caleg ‘Bersih’ Merebut Hati Masyarakat

Daftar Parpol Peserta Pemilu 2019. (Int)

Oleh: Pagar Candra Gunawan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia telah berlalu dan kini agenda politik tertuju pada pemilihan umum 2019, yaitu, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dan untuk Pileg 2019 yang rencannya dilakukan secara serentak dengan Pilpres telah memasuki tahapan, seperti dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) dari masing – masing Parpol.

Pileg 2019 ini bisa dikatakan persaingan begitu ketat, apalagi dengan lahirnya parpol baru yang juga berambisi untuk meraih hati masyarakat Indonesia. Dan masing – masing parpol menjual program terbaik dengan harapan bisa menjadi partai pemenang pemilu.

KPU selaku penyelenggara pemilu juga tampaknya tidak tinggal diam dalam melaksanakan Pileg 2019 yang berkualitas dan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas pula.

Salah satu contoh, lahirnya Peraturan KPU (PKPU) No 14 Tahun 2018 Bab VII pasal 60 ayat 1 huruf J yang menyebutkan, bahwa Perseorangan Peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Dan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut juga mengakomodasi pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Lahirnya PKPU No 14 dan No 20 Tahun 2018 itu sempat ‘memanas’ karena memunculkan pro kontra.

Kesiapan Parpol dan KPU termasuk Bawaslu dalam mensukseskan Pemilu 2019 harus benar – benar matang, sehingga dalam pelaksanaannya dalam berjalan lancar dan sesuai harapan.

Parpol harus mempersiapkan kader terbaiknya yang benar – benar ‘sehat’ dan ‘bersih’ (tidak bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi),komit dengan visi - misi dan juga ikut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih serta harus siap menghormati hasil Pemilu 2019.

Sedangkan KPU harus benar – benar kerja keras dalam mensukseskan Pemilu 2019, yaitu pemilihan legislatif (Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DPR RI, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPRD Tingkat Kabupaten/Kota). Dan pada saat bersamaan juga dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KPU dan Bawaslu yang diyakini adalah orang – orang telah memiliki integritas, diharapkan bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau mencari pemimpin yang berpendidikan tinggi , yang ahli atau pakar di bidangnya tentunya kita tidak akan kesulitan menemukannya. Indonesia berlimpah dengan sarjana, magister, doktor, dan professor. Setiap tahun juga semakin bertambah jumlahnya. Namun, siapa pemimpin yang betul-betul berintegritas tentunya tidaklah sebanyak jumlah para pakar.

Munculnya aksi protes maupun keluhan masyarakat yang mempertanyakan kinerja KPU dan Bawaslu, seperti pemilih yang tidak masuk daftar pemilihan tetap (DPT), tidak memiliki C6 atau surat undangan memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan masalah teknis lainnya harus benar – benar disiasati.

Dan termasuk tugas Bawaslu maupun Panwaslu dalam melakukan pengawasan di masing – masing daerah, juga diharapkan dikerjakan sebaik – baiknya.    

Sehingga bisa disimpulkan, bahwa merebut hati pemilih (masyarakat Indonesia) bukan hanya target dari parpol, namun KPU juga harus merebut hati pemilih sehingga partisipasi Pemilu 2019 dapat lebih meningkat dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat semakin baik.

Adapun parpol peserta pemilu 2019 sesuai urutannya adalah sebagai berikut:

1. PKB
2. Gerindra
3. PDIP
4. Golkar
5. NasDem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. PKS
9. Perindo
10. PPP
11. PSI
12. PAN
13. Hanura
14. Partai Demokrat
15. Partai Aceh
16. Partai Sira (Aceh)
17. Partai Daerah Aceh
18. Partai Nanggroe Aceh
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Kehadiran Parpol tersebut tentu bukan tanpa tujuan dan target.

Meminjam istilah Carl J. Friedrick  yang mendefenisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan.

Ahli lainnya, R. H. Soltau mengartikan partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politk yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

Sehingga tidak salah, jika lahirnya parpol tidak terlepas untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan di Pemerintahan.  

Dan apa fungsi dari kehadiran partai politik? Seperti dikutip dari berbagai sumber, di antaranya sebagai berikut:

  • Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, artinya sebagai wahana menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengkomunikasikannya kepada pemerintah. Disamping itu, partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijaksanaan pemerintah.
  • Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, artinya proses seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi politik mencakup semua proses masyarakat dalam penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
  • Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, artinya partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik masyarakat dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader pada masa yang akan datang.

*)Tulisan dikutip dari beberapa sumber dan penulis adalah wartawan dan aktif di organisasi kepemudaan.

Penulis: tim. Editor: gun.