HETANEWS

Cegah Radikalisme, Pemerintah Diharapkan Susun SOP Pengelolaan Masjid

Ketua Dewan Pengawas Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad (tengah) berharap agar pemerintah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan masjid-masjid di linkungan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Minggu (28/7/2018)(DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com)

Jakarta, hetanews.com - Ketua Dewan Pengawas Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad berharap agar pemerintah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan masjid-masjid di linkungan kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu guna mencegah masjid di lembaga negara menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian hingga paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan agama Islam.

"Pemerintah harus punya SOP jelas bagaimana masjid pemerintah dikelola. Apa yang mesti boleh dan tidak boleh. SOP dibuat dan dijalankan di masjid-masjid pemerintah yang membawa bendera negara," kata Agus dalam konferensi pers di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Agus juga berharap, Dewan Masjid Indonesia (DMI) bisa melakukan sejumlah langkah guna menekan atau mencegah gejala ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara dan ajaran Islam. "Kami juga mengajak ormas-ormas moderat agar lebih aktif berdakwah di masjid-masjid (di lingkungan) pemerintah," ujar dia.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan indikasi-indikasi ujaran kebencian maupun penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara dan ajaran Islam ke pihak-pihak yang berwenang. Di sisi lain, Ketua PBNU Bidang Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah Abdul Manan mengatakan, masjid-masjid yang bernaung di bawah lembaga negara harus terhindar dari upaya penyebaran ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara. "Kami mendorong pemerintah untuk mengawasi masjid-masjidnya," ujar dia.

Abdul juga mengingatkan, pengurus maupun penceramah di masjid-masjid lembaga negara harus mengutamakan nilai-nilai persatuan dan toleransi. Ia tak ingin para pengurus dan penceramah memprovokasi umatnya untuk saling melecehkan, membenci dan menyudutkan sesama manusia. "Karena ini masjid pemerintah maka perlu pesan-pesan masjid yang sejuk, ramah, toleran dan moderat," kata dia.
 

Sumber: Kompas.com

Editor: gun.