Tue 17 Jul 2018

Dulu Jadi 'Tameng' Andalan Ahok Cegah Siluman APBD DKI Kini Dirotasi Anies Baswedan. Alasannya Gak Nyangka!

Tuty Kusumawati menjadi salah satu pejabat yang dirotasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (5/7/2018).

Jakarta, hetanews.com - Sebelumnya dia merupakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Kini dia menjadi kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. 

Saat bertemu wartawan, Tuty tidak mengucapkan banyak hal. "Saya pamit ya, Neng," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis. Tuty kemudian pergi dan tidak menyampaikan apa-apa lagi. Pegawai Bappeda yang selama ini bekerja dengan Tuty tampak sedih. Mereka memeluk Tuty dan memberikan buket bunga. 

Tuty sebelumnya diangkat sebagai Kepala Bappeda oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia menjadi PNS kepercayaan Ahok karena tidak bisa disogok. 

Pada pemerintahan sebelumnya, Tuty juga menjadi sosok penting dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Dia ikut menyusun dua raperda 

Ketika Tuty menjadi kepala Bappeda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah meraih empat penghargaan terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Saat ini, Tuty menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menggantikan Dien Emmawati yang telah pensiun. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut banyak mengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ( RPTRA). Dari mengurusi anggaran dan perencanaan pembangunan, Tuty kini mengurus RPTRA hingga program Keluarga Berencana (KB). 

Untuk mengisi posisi-posisi yang kosong itu, Pemprov DKI sudah membentuk panitia seleksi yang diketuai Sekda DKI Saefullah. Saefullah menuturkan khusus kursi Kepala Bappeda DKI diharapkan bisa diisi oleh orang-orang dari Bappenas.

"Misalnya katakan Bappeda. Bappeda akan kita lelang. Kenapa Bappeda lelang nasional? Karena perencanaan itu biasanya lebih merujuk pada orang-orang Bappenas. Barangkali orang Bappenas nanti bisa bersaing di hadapan pansel memaparkan terobosan-terobosan. Seperti apa nanti pansel yang akan menilai," kata Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Saefullah mengatakan ada delapan jabatan yang kosong yang diharapkan bisa diisi oleh PNS-PNS di luar Pemprov DKI. Namun Saefullah belum bisa menjelaskan posisi mana saja.

"Sebentar lagi, kita nunggu waktu. Nanti lebih lanjut mana yang nasional mana yang DKI. Kira-kira yang nasional itu ada delapan jabatan, ini lagi digodok. Nanti kita edarkan, pasti 1-2 hari ini kita edarkan," terang Saefullah.

Saefullah memastikan jabatan yang kosong saat ini tak bisa diisi oleh tim sukses Gubernur-Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sebab, salah satu syarat jika ingin mengisi posisi yang kosong itu adalah berstatus sebagai PNS.

"Masuk bagaimana? Keblok oleh sistem. Mau dorong siapa? Pangkat dan golongannya tidak. Kemudian dia harus buat proposal, mempresentasikan ide-idenya di hadapan pansel. Masak dia direkomendasi? Nanti dia tidak bisa paparan program, dong," tutur Saefullah.

 

sumber : detik.com

Penulis: -. Editor: Sella.