Nias, hetanews.com - Bupati Sokhiatulo Laoli membuka secara resmi pelaksanaan rapat kerja Pemkab Nias semester I tahun 2018.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Nias, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, perwakilan Kepala Desa (Kades) dan panitia pelaksana rapat kerja yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Nias, Rabu (4/7/2018).

”Atas nama Pemkab Nias, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada peserta rapat sekalian, serta berharap seluruhnya dapat mengikuti rapat kerja pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh," ujar Sokhiatulo.

Ditambahkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Bupati memjelaskan, pada sebagian daerah, otonomi daerah telah memunculkan berbagai macam keberhasilan pembangunan sebagai buah beragam inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Namun pada sisi lain, sebagian pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan menyangkut pemenuhan kesejahteraan yang belum optimal, sarana dan prasarana publik yang belum memadai, serta belum baiknya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

"Hal yang serupa juga sedang kita alami di Kabupaten Nias, di mana masih terdapat banyak persoalan pembangunan di segala aspek seperti perekonomian masyarakat, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Ini mengakibatkan Kabupaten Nias ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal," papar Sokhiatulo.

Menurutnya, masih terdapat program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nias yang pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Antara lain, penyerapan dana desa tahun anggaran 2018 untuk tahap I seharusnya telah terealisasi sebesar 20 persen dan baru sebagian perangkat daerah penggunan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah merealisasikan penyerapan dak dimaksud.

Selain itu, masih terdapat banyak permasalahan pada berbagai aspek, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, kepegawaian, kependudukan, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, serta keamanan, ketertiban dan pengawasan.