Medan, hetanews.com- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sudah dilaksanakan, dan pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif, walau penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melaksanakan proses tahapan dengan melakukan rekapitulasi suara.

Namun dibalik Pilkada yang bisa dibilang sukses penyelenggaraannya di Sumut. Rupanya masih ada satu daerah yang merasa tidak puas dengan hasil yang sudah ada dan sempat terjadi kisruh hingga berujung.

Hal itulah yang terjadi dengan Pemilihan Bupati Tapanuli Utara (Taput). Dimana Paslon JTP-FRENDS menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat (NIKSAR).

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon NIKSAR, seperti membagi-bagikan beasiswa sebesar masing-masing Rp 1,3 juta kepada 738 murid SMP di Tapanuli Utara.

Selanjutnya, Nikson membagikan cinderamata kepada anggota Korpri yang purnabakti sebesar Rp2,5 juta per orang, termasuk yang meninggal dunia.

Pembagian uang duka kepada keluarga anggota Korpri yang ditinggal karena meninggal dunia sebesar Rp 1 juta per orang. Serta mengumpulkan anggota dari 1.000 kelompok tani, untuk mendapat akta dan bibit jagung.

Menanggapi tudingan tersebut, Bupati Petahana Nikson Nababan menyanggah hal itu dan mengatakan bahwa itu semua menggunakan dana APBD dan itu merupakan tugas sewaktu menjabat sebagai Bupati, bukan untuk kepentingan pencalonan.

"Jadi kita bukan bagi-bagi duit, tapi bagi beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Dan itu bersumber dari APBD yang tiap tahun dianggarkan. Tidak ada atribut kampanye disitu, seperti diduga umbul-umbul. Dana APBD untuk kepentingan masyarakat Taput, bukan mengatasnamakan kepentingan pribadi. Itu mereka salah persepsi," kata Nikson melalui sambungan telepon seluler, Jumat (6/7/2018).

"Sesuai SK gubernur, saya harus aktif kembali (23/6/2018) lalu. Setelah aktif masa saya harus tidur-tiduran saja, saya harus kerja dong. Saya tidak ada berkampanye selama Minggu tenang. Dan saya tidak ada memakai mobil paslon lagi dan atribut. Karena kalau pakai atribut kan jelas itu melanggar," sambungnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Aulia Andri membenarkan bahwa sudah ada laporan yang masuk mengenai sengketa Pilkada di Taput tersebut.

"Benar, kita sudah ada menerima pengaduan dari salah satu paslon di Tapanuli Utara," kata Aulia. "Pengaduan itu mengenai adanya dugaan kecurangan dan saat ini kita masih mempelajarinya," jelas Aulia.

Sumber: tribunnews.com