Humbahas, hetanews.com - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 28 Desa se Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sudah di depan mata.

Namun sayangnya, dana yang disumbangkan atau dihibahkan oleh Pemkab Humbahas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 500 juta lebih belum juga terealisasi.

Pasalnya dana yang sudah dihibahkan Pemkab Humbahas telah dilimpahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A).

Ini membuat DMPDP2A tidak berani untuk menggunakan dana tersebut, karena bersifat hibah atau bantuan oleh Pemkab Humbahas.

Menanggapi hal ini, Bresman Sianturi selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Humbahas ketika dikonfirmasu, Rabu (4/7/2018) mengaku akan secepat mungkin melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada instansi terkait dan juga akan meminta agar dana hibah tersebut dikembalikan ke BPKPAD.

"Sekaitan dengan Pilkades di 28 Desa sudah dimulai tahapannya seperti, penerimaan pendaftaran Calon Kepala Desa (Kades). Bahkan sudah menetapkan calon, permasalahannya adalah dana Pilkades telah dibiayai APBD Humbahas, tidak lagi dari Kades," sebut Bresman di ruang kerjanya.

Menurutnya, dalam hal ini BPKPAD telah salah menempatkan anggarannya, karena telah menempatkan ke DPMDP2A. Sementara dana itu bersifat bantuan atau hibah.

"Jadi sesuai dengan PP Nomor 43, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) itu adalah sifatnya hibah. Karena itu sifatnya hibah ya otomatis harus ditampung di BPKPAD bukan di DPMDP2A. Ini sudah cacat hukum," terang Bresman.

Ditanya soal tindakan yang akan dilakukan Komisi A DPRD Humbahas, Bresman mengaku akan melakukan RDP dengan instansi-instansi terkait.

"Kami sudah rapat dengan DPMDP2A. Pastinya besok kami akan RDP dengan instansi terkait dan tidak bisa diperwakilkan. Nanti kita juga akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (P3KD) untuk meminta agar dana hibah tersebut digeser kembali ke BPKPAD," tukasnya.

Sementara Kadis DPMDP2A, Eben Ezer Simanungkalit ketika dijumpai di ruang kerjanya mengaku tidak mau untuk menggunakan dana hibah tersebut.

"Kami selaku penyelenggara kegiatan tidak berani menyentuh dana tersebut. Karena dana itu sudah salah tempat. Seharusnya itu tidak dilimpahkan kepada kami, namun harus di BPKPAD. Karena dana itu sifatnya hibah atau bantuan," paparnya.

Dia juga membenarkan, pihaknya telah rapat di Komisi A untuk membahas masalah itu. Termasuk sudah sepakat bahwa besok diadakannya RDP agar lebih jelas.

"Jika dana tersebut tidak digeser dari kami oleh BPKPAD, mungkin saja Pilkades tidak akan terlaksana," terang Eben.

Ditanya soal waktu untuk melakukan penggeseran dananya karena Pilkades Serentak tinggal 3 bulan lagi, Eben mengaku, tidak begitu lama, mungkin sekitar 3-4 hari saja.

Sementara Pilkades itu digelar tanggal 4 bulan Oktober 2018.