HETANEWS.COM

JPPR Minta KPUD Padangsidimpuan Batalkan Kemenangan Irsan-Arwin 

Kantor KPUD Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, hetanews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta KPUD Padangsidimpuan membatalkan kemenangan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Irsan Efendi Nasution-Arwin Siregar (Irsan-Arwin) karena tidak lengkapnya persyaratan pencalonan pasangan tersebut. 

Koordinator Provinsi JPPR Sumatera Utara, Darwin Sipahutar mengatakan, KPUD Padangsidimpuan dinilai lalai dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait berkas pencalonan Irsan-Arwin terhadap berkas pengunduran diri Irsan Efendi Nasution dari DPRD Padangsidimpuan, yang dinilai melanggar administrasi negara akibat tidak lengkapnya persyaratan pencalonan pasangan itu.

"KPUD Padangsidimpuan dan KPUD Provinsi Sumut dinilai bermain mata dengan pasangan tersebut," ungkap Darwin.

Lanjutnya, KPUD Sumut juga dinilai lama memproses laporan masyarakat yang menilai pasangan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon. 

"Kami meminta KPUD Padangsidimpuan dan KPU Sumut membatalkan kemenangan paslon Irsan-Arwin karena telah meloloskan pasangan yang TMS. Ini jelas mencederai pelaksaaan pesta demokrasi di Kota Padangsidimpuan dan Sumatera Utara," kata Darwin, Selasa (3/7/2018).

Pihaknya juga mempertanyakan mengapa KPU meloloskan pasangan tersebut. Sementara hasil surat pengunduran diri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per tanggal 6 Juni 2018.

"Seharusnya itu 30 hari sebelum hari pencoblosan, jelas itu melanggar PKPU. Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan atas nama Irsan Efendi Nasution seharusnya 30 hari sebelumnya sudah menyerahkan ke KPU surat pemberhentiannya," pungkasnya.

Seperti bunyi Pasal 69 PKPU 3 Tahun 2017, bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD atau DPD, Anggota TNI/Polri, dan PNS wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD atau DPD, Anggota TNI/Polri, dan PNS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Sementara itu Bambang Eka Cahyo Widodo, mantan Ketua Banwaslu RI, menegaskan paslon itu wajib digugurkan.

"Mengapa diloloskan, sudah jelas ada pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran kode etik pihak penyelenggara pemilu,"'ucapnya melalui pesan pribadinya.

Penulis: tim. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!