HETANEWS.COM

Merajut Asa Pasca Pilgubsu 2018

Oleh: Roni Situmorang SPd (DPD GAMKI Sumut, Korwil Siantar-Simalungun)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia sudah usai kemarin, tugas 152 juta pemilih masih jauh dari selesai.

Kini saatnya semua warga bekerja keras mengawasi para kepala daerah yang terpilih dan memastikan janji-janji kampanye mereka dipenuhi.

Tentu saja hasil final Pilkada itu masih harus menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti biasa, akan ada kandidat yang menolak hasil pemilihan dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun berbagai hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei sudah bisa memberi gambaran siapa kandidat yang dipercaya publik di berbagai Kota, Kabupaten dan Provinsi yang kemarin menggelar Pilkada.

Janji Letnan Jenderal (Purn) Edy Rahmayadi- Musa Rajeckshah mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, dan terpercaya. Janji Khofifah Indar Parawansa untuk mengembangkan ekonomi di kawasan selatan Provinsi Jawa Timur harus ditagih sejak hari pertama ia bekerja.

Demikian juga janji Ridwan Kamil untuk memperbaiki manajemen kawasan resapan air di Bandung utara agar Kota Bandung tak lagi dilanda banjir, serta janji Wayan Koster menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali, harus dikawal terus. Semua janji kampanye para kepala daerah terpilih itu harus dicatat dan terus diingatkan dari waktu ke waktu.

Kita sering kali melihat proses pemilihan kepala daerah serta berbagai kontestasi elektoral lain di negeri ini seperti menonton pacuan kuda. Meski seru dan memacu adrenalin, melihat Pilkada dengan cara pandang semacam itu tidak produktif karena kerap membuat kita luput menelisik program kerja apa yang dijanjikan para calon kepada pemilihnya. Lama-kelamaan janji para kandidat pun seragam dan sekadar ada. Tak ada tawaran inovasi dan terobosan, karena toh publik tak memperhatikannya. Kondisi semacam ini berbahaya dan tak boleh dibiarkan.

Cara pandang lain adalah mengaitkan Pilkada dengan konstelasi politik nasional dan kalkulasi dukungan publik untuk partai ataupun tokoh tertentu dalam pemilihan legislatif dan presiden, April tahun depan.

Ini tidak keliru, namun bisa menafikan arti penting Pilkada buat konstituen politik di masing-masing daerah. Keberhasilan demokrasi pertama-tama harus diukur dari berhasil-tidaknya proses pemilihan memberikan dampak positif untuk masyarakat.

Karena itu, publik tak boleh larut dalam sujud syukur dan gegap-gempita pesta kemenangan para Wali Kota, Bupati dan Gubernur terpilih. Sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, tanggung jawab rakyat tidak berhenti di bilik suara. Rakyat mesti mengawasi para pemimpin baru agar tidak berkuasa dengan cek kosong.

Tradisi inilah yang harus dibudayakan dalam demokrasi kita. Pilkada tak boleh hanya jadi rangkaian prosedur penentuan pemimpin setiap lima tahun. Semua pemangku kepentingan di daerah harus paham bahwa substansi proses itu adalah pemenuhan kepentingan publik. Demokrasi harus dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan melindungi hak-hak warga negara.

KPU Sumatera Utara masih melakukan perhitungan suara riil (real count) dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018. Data sementara menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Ijeck), masih unggul dibandingkan dengan pesaingnya Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Berdasarkan persentase data formulir C1 yang masuk ke situs infopemilu.kpu.go.id sebesar 63.79 persen pada Kamis (28/6) pukul 10.30 WIB, duet Edy-Musa unggul dengan selisih sembilan persen dari Djarot-Sihar. Data tersebut berasal dari 17.527 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari total 27.487 TPS tersebar di Sumatera Utara.

Pasangan Edy-Musa yang didukung tujuh partai, yakni, Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan Nasdem dan Demokrat memperoleh suara 1.965.691 atau 54.83 persen. Kemudian duet Djarot-Sihar yang didukung oleh koalisi PDIP dan PPP, mengumpulkan 1.619.343 suara atau 45,17 persen.

Suara sah yang masuk sebesar 3.582.414, sedangkan suara tidak sah sejumlah 52.328. Dengan demikian, suara keseluruhan sebanyak 3.634.595 dari 5.781.694 pemilih.

Sementara itu, hasil hitung cepat (quick count) yang mencapai seratus persen menunjukkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul dalam Pilgub Sumatra Utara 2018.

Lembaga LSI Denny JA, menunjukkan pasangan Edy-Musa memimpin perolehan suara dengan persentase 57,12 persen. Sementara pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus memeroleh suara sebanyak 42,88 persen. Sementara itu, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan Edy-Musa unggul 58,81 persen, sedangkan Djarot-Sihar meraih 41,19 persen.

Tentu hasil hitung cepat tidak menggambarkan perolehan suara di seluruh tempat pemungutan suara. Seluruh kandidat dan masyarakat hendaknya menunggu hasil rekapitulsi suara yang bakal dilaksanakan secara berjenjang.

Perlu bersabar, perhitungan hasil resmi dari KPU Sumatera Utara membutuhkan proses waktu lebih panjang. Sebab, KPUD memerlukan waktu mengumpulkan rekapitulasi hasil dari setiap TPS yang ada di Sumut. Berdasarkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan, rekapitulasi hasil Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berlangsung pada 4-9 Juli 2018.

KPU Sumut juga mengklaim partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut kali ini meningkat dibandingkan lima tahun lalu. Meski begitu, belum bisa dipastikan berapa jumlahnya secara real. Pelaksanaan pilgub tahun 2013, partisipasi pemilih 47 persen. Sementara pelaksanaan pemungutan suara pilkada Sumut 2018 bisa mencapai di atas 61 persen.

Kedewasaan Masyarakat Sumut Berpolitik

Masyarakat Sumatera Utara memiliki kedewasaan berpolitik yang sangat baik dalam menyikapi perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan. Kedewasaan berpolitik itu dapat dilihat dari proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru-baru ini.

Sebelumnya, KPU Sumatera Utara menggelar pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018 yang diikuti dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 adalah pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang didukung PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Nomor urut 2 adalah pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meski muncul perdebatan dan kelompok dukungan, tetapi situasi keamanan selalu terjaga dengan baik usai pemungutan suara. Pantas kita mengucapkan selamat kepada masyarakat yang mampu menjalankan pesta demokrasi dengan baik tersebut. Siapapun yang terpilih, kita harus mampu menarimanya dengan lapangan dada dan besar hati demi kelancaran pembangunan Sumatera Utara ke depan.

Masyarakat layak bersyukur karena telah dapat menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan lancar dan damai. Pendukung dan tim pemenangan juga diharapkan dapat menerima hasil pilkada tersebut dengan baik, terutama setelah ditetapkan oleh KPU secara resmi.

Seluruh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) harus mengedepankan persatuan dan suasana kondusif pasca Pilgub Sumut 2018. Siapapun pemenang Pilgubsu harus diterima.

Soal beda pilihan tak lantas kita mengorbankan nilai-nilai persaudaraan dan persatuan yang selama ini dikenal melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah stop semua intrik, fitnah, saling membenci di antara seluruh pendukung cagub cawagub.

Para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, dan agamawan di Sumut harus bergandeng tangan untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Masyarakat Sumut yang heterogen, terbiasa hidup bertoleransi dan saling menghormati.

Momentum Sumut Bebas Korupsi?

Pilkada kali ini sebagai ujian bagi Sumatera Utara, karena beberapa kali, kepala daerah sebelumnya terjebak pada isu korupsi. Praktik korupsi di Provinsi Sumatera Utara, memang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, saking banyaknya praktik korupsi di Sumatera Utara, salah satu provinsi terbesar di Indonesia ini bahkan berkali-kali menempati posisi teratas sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Dua mantan gubernur sebelumnya, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, terjerat kasus korupsi. Syamsul Arifin yang memimpin Sumut pada sejak terpaksa berhenti dari jabatannya sebagai gubernur pada 2010 lantaran terbukti korupsi saat menjabat sebagai Bupati Langkat pada periode 1999-2004 dan 2004-2008.

Penggantinya, Gatot Pujo Nugroho, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara karena terbukti memberikan gratifikasi terhadap 38 anggota DPRD Sumut pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dia memimpin Sumut pada periode 2010-2014. Maka dari itu, soal pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang transparan menjadi harapan prioritas dari seluruh masyarakat Sumut.

Dalam debat kandidat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 tahap pertama dengan mengusung tema "Tata Kelola Pemerintah Bersih, Bebas Korupsi" yang digelar oleh KPU Sumut pada Sabtu (5/5/2018) lalu, pasangan Djarot-Sihar mempertanyakan soal tata kelola anggaran tanpa korupsi kepada Eddy-Musa.

Edy menjawab, untuk mencegah korupsi pada pelaksanaan APBD Sumut, ia akan melibatkan penegakan hukum untuk melakukan pengawasan keseluruhan pelaksanaan APBD Sumut tersebut.

Provinsi Sumatera Utara ada dalam fase darurat korupsi. Harapannya, jangan sampai gubernur (baru) nanti kembali terjerat kasus korupsi. Sumut bisa hat-trick gubernur koruptor. Hat-trick dimaksud merajuk pada kasus korupsi dua mantan gubernur Sumut sebelumnya yakni, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Berdasar penelitian Transparansi Internasional Indonesia (TII), menyebut Medan adalah 1 dari 12 kota dengan indeks persepsi korupsi terburuk dengan nilai hanya 37,4. Ini menjadi salah satu contoh bahwa Medan dan Sumatera Utara, pada umumnya butuh perhatian dan atensi serius karena kinerja pemerintahannya ugal-ugalan, korupsi merajalela. Pemimpin Sumut selanjutnya wajib mementingkan isu reformasi birokrasi. Berharap stigma ‘daerah terkorup’lekang dari Sumatera Utara. (***)

Penulis: tim. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!