HETANEWS

Jawaban Sri Mulyani Soal Prabowo Sebut Utang RI Rp9.000 T

Ilustrasi uang. (Foto/Thomas White)

Jakarta, hetanews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total utang Indonesia sejumlah Rp9.000 triliun yang disebut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak hanya ditanggung negara, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing entitas.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah utang pemerintah yang ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak Januari-Mei 2018 sebesar Rp4.169 triliun. Sisanya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nonlembaga keuangan sebesar Rp630 triliun dan lembaga keuangan publik sekitar Rp3.850 triliun.

"Kalau bandingin ya apple to apple, sering kan ngomongin Rp9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN," kata Sri Mulyani, Senin (25/6).

"Jadi kalau dijumlahkan sungguh sangat besar. Utang pemerintah memang (sekitar) Rp4.000 triliun tapi ada utang BUMN ditambah Rp600 triliun, ditambah lagi utang lembaga keuangan publik Rp3.000 triliun. Kalau dijumlahkan Rp9.000 triliun," ucap Prabowo. 

Menurut Sri Mulyani, sebagian pihak sebaiknya berbicara secara konsisten dan membandingkan utang Indonesia dengan cara yang tepat. Misalnya, membandingkan utang BUMN dengan total asetnya.

"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan pendapatannya. Utang rumah tangga ya terhadap terhadap rumah tangga," papar Sri Mulyani.

Bila utang pemerintah Indonesia Januari-Mei 2018 dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar Rp14.092, maka Sri Mulyani mengklaim rasio utang terhadap PDB masih dikisaran aman, yakni dibawah 30 persen atau tepatnya 29,58 persen.

"Kami bisa saja buat keseluruhan total utang sama seperti negara lain, utang rumah tangga, korporasi, dan lembaga keuangan. (Tapi) entitas kan memiliki tanggung jawab masing-masing dari sisi perekonomian keseluruhan," sambung Sri Mulyani.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengelola keuangan dan APBN secara hati-hati dengan mengacu dengan Undang-Undang (UU).

Bila mengacu pada UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, persentase rasio utang negara terhadap PDB wajib di bawah batas maksimal sebesar 60 persen.

Sebelumnya, Prabowo menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup membahayakan. Penilaian ini ia simpulkan berdasarkan hasil kajian dari Moody's Coorperation yang dikutip oleh Bloomberg.
 

sumber: cnnindonesia.com

Editor: sella.