Samosir, hetanews.com - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara mengecam lambannya penanganan terhadap para korban hilang kapal tenggelam di Perairan Danau Toba.
Ketua Pospera Sumut, Liston Hutajulu dalam keterangannya pada awak media, Selasa (19/6/2018) menilai, pemerintah melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) harus lebih teliti memeriksa transportasi laut, darat dan udara untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti peristiwa Kapal Motor (KM) Sinar Bangun .
“Kami melihat Pemkab Samosir lalai dan lambat dalam hal menangani korban tenggelam KM Sinar Bangun. Seharusnya Pemkab Samosir harus cepat tanggap menangani korban tenggelam, bukan menunggu waktu cukup lama,” tandasnya.
Liston juga mempertanyakan apakah tidak ada kapal Basarnas atau kapal Pemkab Samosir siap siaga selama 24 jam dalam melakukan pengawasan di Kawasan Danau Toba.
“Saya rasa perlu dievaluasi kinerja Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Kampanye beliau melalui televisi dan media cetak, jika Samosir adalah tempat wisata yang baik dan menarik atau ‘Negeri Kepingan Surga’. Namun faktanya keselamatan pengunjung tidak dipikirkan bagaimana nantinya, seperti masalah transportasi,” paparnya.
Pospera Sumut mengutuk keras lambatnya penanganan korban tenggelam KM Sinar Bangun, baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), maupun Pemkab setempat.
Liston menilai, tak seharusnya dilakukan pencarian besok harinya pasca kejadian, kalau memang sudah tersedia 24 jam kapal patroli kapal Basarnas atau alat kapal, maka tidak banyak korban jiwa.
“Perlu ditegaskan keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT). Bila perlu segera dibubarkan karena tidak berfungsi bagi masyarakat . Kita mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan BODT,” tandas Liston.
Menurut Liston, seharusnya BODT lebih giat bekerjasama dengan 7 Pemkab di Kawasan Danau Toba dan jangan mementingkan ego masing-masing pihak. “Bukankah Pemerintah Pusat melalui BODT akan menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai objek wisata dunia. Anggarannya ada dan dikemanakan? Kejadian ini bukan sekali dua kali, jangan ada pembiaran yang terus menerus. Bisa lebih banyak korban kedepannya jika tidak ada pembenahan dan pengawasan pemerintah,” ucap Liston.
Pihaknya juga meminta BODT agar segera bekerjasama yang baik dengan 7 Pemkab di Kawasan Danau Toba agar sinergitas bisa berjalan dengan baik. Liston juga mengungkapkan, jika BODT tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik lebih baik, maka sebaiknya dibubarkan.
Dirinya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi anggaran BODT, karena adanya dugaan terjadinya penyimpangan
“Kita juga meminta pemerintah melalui Basarnas dan Kemenhub agar menurunkan tim ke Kawasan Danau Toba untuk melakukan pencarian korban yang tenggelam. Ini artinya agar dilakukan pencarian semaksimal mungkin,” tukas Liston.
Komentar