HETANEWS

Marak Kepsek Pungli SKHUN, Ini Alasan Disdik Simalungun Lakukan 'Pembiaran'

Kasi Kurikulum SMP Disdik Kabupaten Simalungun, S Sidabalok. (foto/zai)

Simalungun, hetanews.com - Maraknya oknum Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan pungutan liar (pungli) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), justru pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Simalungun terkesan melakukan pembiaran. 

"Pada dasarnya dinas tidak ada memerintahkan. Ya itu terkait dengan hasil survey atau pun monitoring kita. Karena, kita belum melaksanakan hal monitoring," ujar Kasi Kurikulum SMP Disdik Simalungun, S Sidabalok, kemarin.

Menurutnya, jika pun alasan pihak sekolah melakukan pungli SKHUN berdasar persetujuan Komite Sekolah merupakan intern mereka (sekolah). "Entah itu intern mereka. Kita kan tidak tau itu," sebut Sidabalok. 

Sambungnya, pendistribusian atau pun pembahagian SKHUN setelah pihaknya memberikan hasi Ujian Nasional (UN). Sidabalok menuturkan, saat itu diumumkan bahwasanya tidak ada pungutan SKHUN. Itu merupakan langkah pihaknya sebelum membagikan hasil UN ke masing-masing sekolah. "Sudah kita perintahkan agar sekolah sekolah agar tidak mengutip dalam hal pendistribusian SKHUN," paparnya.

Disinggung mengenai sanksi, Sidabalok menuturkan, setelah ada tindakan oknum Kepsek seperti itu, maka nanti diskusikan dengan pimpinan mereka melalui Kepala Bidang (Kabid).

"Seperti kemarin, ketahui kemarin kan ada masuk media atau koran SMP Negeri 1 Tanah Jawa. Dan itu pun sudah langsung kita tindak lanjuti. Termasuk menyuruh semua Kepsek melaporkan ke Disdik mengenai hasil pendistribusian SKHUN. Ya itu kita utarakan dikembalikan hasil yang sudah dipungut dari para siswa/i," ucap Sidabalok.

Dan utuk selanjutnya pendistribusian tidak dipungut biaya apapun. Sudah kita sampaikan dan memerintahkan untuk diberhentikan. Apabila dipungut seperti itu dan pemberitahuan secara lisan," tambahnya.

Jika masih juga dilakukan pungutan dan tidak mengembalikannya, Sidabalok menuturkan, kemunginan nanti sanksinya disa dari Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris Dinas (Sekdis) dan Kabid.

Sementara itu diketahui, Minggu (17/6/2018), aksi pungli SKHUN SMP itu dengan nilai yang cukup fantas. Ini dari mulai Rp 250.000 hingga Rp 300.000. Sedangkan jumlah SMP Negeri yang dinaungi Disdik mencapai seratusan unit sekolah. 

Dan hingga berita ini dilansir, tak satupun kabar yang dihimpun menyebutkan pihak sekolah mengembalikan pungutan itu. Bahkan adanya pelarangan sebagaimana disebut Sidabalok terkesan hanya isapan jempol belaka. 

Penulis: zai. Editor: aan.