HETANEWS.COM

TA Kemendes Tuding Tagon Sihotang Hasut Pangulu agar Pendamping Desa Mampus

Tampak depan, kiri ke kanan nomor urut 2, oknum Kabid Pemnag DPMPN Simalungun, Tagon Sihotang meremas jemari tangannya.

Simalungun, hetanews.com - Oknum Tenaga Ahli (TA) Kementrian Desa (Kemendes) di Kabupaten Simalungun, Royani Harahap tuding oknum Kabid Pemnag di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN), Tagon Sihotang menghasut semua Pangulu (Kepala Desa) agar para Pendamping Desa (PD) mampus alias koit. 

Tudingan mantan TA Kemendes Kabupaten Dairi itu, Royani Harahap dilontarkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD di ruang Banggar DPRD Simalungun, Senin (4/6/2018) lalu. 

Menurut Royani pada data rekaman RDP dihimpun, Minggu (17/6/2018). Tagon Sihotang menghasut Pangulu se Kabupaten Simalungun agar tidak mau menandatangani pelaporan PD.

Sehingga para PD tidak gajian, maka dengan sendirinya mampus. Karena tanda tangan para Pangulu merupakan sebuah persyaratan digaji tidaknya para PD.

"Selalu ini dilakukan oleh adinda kita Tagon Sihotang menyampaikan pada rapat rapat agar Pangulu jangan mau menandatangani pelaporan PD," ungkap, Royani Harahap pada RDP tersebut. 

Karena jika tidak ditandatangani, lanjutnya menjelaskan efek hasutan, PD tidak akan gajian biar mampus mereka (PD). "Itu bahasanya, kan gitu," tudingnya pada Tagon Sihotang. 

Melihat situasi RDP mulai memanas, Ketua Komisi I, Sastra Joyo Sirait selaku pimpinan rapat mengingatkan Tagon Sihotang tidak mengambil sikap mengingat, rapat dewan terhormat. 

"Begini pak Tagon. Apabila ada salah satu orang nama nya disebutkan. Jangan terlalu selalu diambil sikap. Ini rapat dewan terhormat untuk kita semua," imbuhnya mempersilahkan kembali, Royani melanjutkan. 

Royani melanjutkan, terkait dengan laporan mereka (TA), DPMPN Simalungun tidak pernah tepat waktu mengembalikannya.  Sementara menurutnya, pelaporan dimaksud adalah nasib mereka. Karena dengan tidak tepatnya waktu pengembalian pelaporan mereka, proses gaji menjadi tidak lancar.

Sebagamana diketahui, aksi hasut itu dilakukan Tagon Sihotang agar 'leluasa' dalam memonopoli penyaluran maupun pemanfaatan dana desa yang bersumberdari APBN. 

Di mana fakta di lapangan, sesuai informasi merebak, pihak DPMPN memberi instruksi kepada Pemerintahan Nagori untuk membeli monografi desa senilai Rp 15 juta dari dana desa tahun 2017 Nagori masing-masing. 

Selain untuk pengadaan monografi desa, DPMPN juga menginstruksikan pangulu mengalihkan pemanfaatan dana desa untuk pengadaan perangkat lunak sebagai bahan server internet di Kantor Pangulu. 

Aksi diduga penyalahgunaan pemanfaatan dana desa itu terindikasi kelebihan pembayaran. Dan sebahagian persoalan itu sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 

Penulis: zai. Editor: aan.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!