Sun 24 Jun 2018

Pertemuan Djarot dengan Para Kades di Asahan Disoroti, Ini Kata Koordinator Pemantau Pemilu

Ibnu Hajar Saragih, Koordinator Pemantau Pemilu. (foto/ferry)

Asahan, hetanews.com - Pertemuan antara pasangan calon (paslon) Gubsu nomor 2, Djarot Saiful Hidayat dengan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kantor Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Simpang Empat, dipertanyakan oleh sejumlah pihak.

Selain kabar yang beredar di masyarakat tentang dugaan bagi-bagi uang oleh Djarot kepada sejumlah Kades tersebut.

Ibnu Hajar Saragih selaku Koordinator Pemantau Pemilu mengatakan, dalam penyelenggaran Pemilukada, para Kades harus bersikap netral dan mengambil sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya yang akan mencalonkan diri.

"Apa kapasitas Paslon tersebut berada di acara rapat Kades, kan tidak wajar," tanya Ibnu.

Menurutnya, dalam hal ini Kades mempunyai  peran penting untuk menjaga netralitasnya, supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai  dengan aturan dan Undang-Undang (UU) Pemilu.  

Netralitas Kades yang dimaksud adalah tidak  terlibat, dalam arti tak menjadi Tim Sukses  (TS) calon kandidat pada masa kampanye dan tidak  memihak. Artinya tidak membantu membuat  keputusan atau tindakan yang menguntungkan  salah satu paslon.

Ibnu mengingatkan, bagi Kades agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 khususnya di Sumatera Utara. Apalagi saat ini Pilkada telah memasuki tahapan kampanye.

Baca Juga : Diduga Bagi Uang pada Sejumlah Kades, Djarot Dilaporkan ke Panwaslu Asahan

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 71 sangat tegas melarang keterlibatan Kades dalam kampanye. 

Foto pertemuan Djarot dengan para kepala desa. (foto ist)

"Kades juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon Gubsu di masa kampanye ini," sebut Ibnu.

Larangan Kades terlibat dalam kegiatan partai politik dan kampanye di Pilkada dan Pemilu juga diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Selain di UU Pilkada, larangan Kades dalam kampanye juga ditegaskan di UU Desa pasal 29. Sanksinya mulai teguran, tertulis hingga pemberhentian.

Oleh sebab itu, Ibnu mengingatkan para Kades atau pengurus Apdesi Kabupaten Asahan untuk tidak main-main dan terlibat politik praktis.

"Saya meminta penyelenggara pemilu, khususnya Panwaslu Asahan dan Panwas tingkat kecamatan agar mengawasi jalannya proses kampanye Pilgubsu 2018 di Asahan," paparnya.

Mengenai anggota DPRD yang ikut dalam kampanye paslon, harus terlebih dahulu mempunyai izin dari Ketua DPRD setempat. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

“Bagi anggota DPRD yang ikut jadi petugas kampanye, wajib menyerahkan surat cuti pada KPU. Surat cuti harus diserahkan pada KPU paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye,” ujar Ibnu.

Surat cuti bagi anggota DPRD yang jadi petugas kampanye dikeluarkan oleh pimpinan DPRD. Setelah itu, pimpinan menyerahkan surat cuti tersebut pada KPU.  Surat cuti yang dikeluarkan pimpinan dewan untuk anggota DPRD yang menjadi petugas kampanye, dihitung sebagai cuti di luar tanggungan negara.

“Karena cuti di luar tanggungan negara, maka anggota dewan yang cuti tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Termasuk mobil dinas itu tidak boleh dipakai. Artinya pada saat anggota dewan sedang kampanye, tidak boleh dibalut dengan tugas dinas,” tegas Ibnu.

Sementara berdasarkan Peraturan Bawaslu pasal 190 dan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setiap anggota DPRD yang jadi petugas kampanye, namun tidak mengantongi surat cuti, akan mendapatkan sanksi pidana.

“Pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan. Selain itu, yang bersangkutan mendapat denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta,” tandas Ibnu.

 

 

Penulis: ferry. Editor: gun.