Simalungun, hetanews.com - Dadang Pramono ‘mengaku’ sedang melaksanakan tugas resmi dari Ketua Komisi I DPRD Simalungun saat beraudiensi ke UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Siantar yang berkantor di Jalan Simanuk-manuk, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Sebagaimana diketahui, Dadang Pramono yang juga anggota Komisi I DPRD Simalungun, melakukan aksinya tersebut ditengarai ‘memperlancar’ urusan tanah milik pengusaha asal Siantar bernama Lintong.

Mengingat Komisi I merupakan mitra kerja pemerintahan membidangi pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan dan hukum. Dan oknum pengusaha diduga memberi imbalan yang sangat fantastis.

Itu dilakukan oknum pengusaha, karena lahan tanah eks Hutan Tanaman Industri (HTI) miliknya di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, yakni, seluas lebih kurang 15 hekatr dalam permasalahan hukum.

Itu terbukti, dimana lebih kurang 10 tahun lalu, oknum pengusaha berupaya untuk mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Ini karena tidak sesuai pemanfaatan lahan, sehingga lemerintahan dikabarkan menggagalkannya.

Yang selanjutnya, sekira bukan Desember 2017 lalu, pihak pengusaha menjual kembali lahan yang dibelinya dari mantan Pangulu Nagori Buntu Bayu, Januar Sinaga kepada oknum pengusaha asal Medan.

Dengan adanya back up dari anggota Komisi I DPRD Simalungun, Dadang Pramono, pengusaha asal Medan yang dikabarkan bernama, Amin pu  membelinya. Dan eks puing - puing PKS pun kembali dibangun.

Sebagaimana disampaikan mantan Pangulu Nagori Buntu Bayu, Januar Sinaga, dibangunnya kembali eks puing m-puing PKS itu, terlaksana setelah Pemkab Simalungun menerbitkan izin prinsip.

Ini dimohonkan Dadang Pramono da  ditemani mantan ketua Komisi I DPRD Simalungun periode 2006 - 2009, Ruslan Purba yang juga warga di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

Miris, Metua DPRD Kabupaten Simalungun, Johalim Purba tidak sependapat dengan UU Tipikor. Setelah dikonfirmasi, bahwa Dadang Pramono diduga menerima fee ratusan juta rupiah dari pihak pengusaha.

"Kalau untuk pengurusan surat-surat belum tentu gratifikasi. Kalau sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah," tulis WhatsApp (WA) politisi Martai Demokrat Kabupaten Simalungun itu, sebelumnya.

Soal adanya kunjungan Komisi I DPRD Simalungun dalam rangka beraudensi terkait persoalan yang terjadi atas lahan eks HTI di Kecamatan Hatonduhan yang telah dilepas Menhut RI, dibenarkan Kepala KPH II Siantar, Djonner Efendi Sidabutar.

"Ada beberapa kali DPRD Simalungun audensi kesini. Ada pak Dadang dari Komisi I beserta 10 orang lainnya berkunjung kesini membicarakan HTI," ungkap Djonner 

Saat ditanya ada ketidak puasan dari beberapa orang terhadap pembagian lahan, Djonner menuturkan, bukan kapasitas pihaknya menanggapi.

"Apa cukup beretika kami menanggapi, sementara yang melepas lahan itu Menteri Kehutanan (Menhut)," jawabnya.