HETANEWS.COM

7 Hari Sebelum Lebaran, THR Harus Dibayarkan Perusahaan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Siantar, Poltak Manurung. (foto/hug)

Siantar, hetanews.com - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat melayangkan surat himbauan pelaksanaan pembayaran tunjangan hari besar keagamaan atau biasa disebut THR kepada setiap perusahaan di Kota Siantar.

Untuk itu, dihimbau kepada perusahaan agar memberikan THR kepada karyawan selambat - lambatnya 7 hari sebelum Hari Lebaran. 

Pelaksanaan pembayaran THR ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per. 06/MEN/2016 tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari besar keagaman. Pembayarannya dilaksanakan 12 hari sebelum hari raya atau selambat lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Dengan perhitungan sebagai berikut, pekerja dengan masa kerja 1 tahun diberikan 1 bulan upah. Pekerja dengan masa kerja di bawah atau kurang 1 tahun diberikan secara proporsional dengan perhitungan, jumlah upah sebulan dikali masa kerja dibagi 12. 

Kadis Ketenagakerjaan, Poltak Manurung mengatakan, surat himbauan tersebut dilayangkan oleh Disnaker pada 21 Mei 2018 lalu ke 340 perusahaan di Kota Siantar

"Minus H7, paling lambat dibayarkan oleh perusahaan," katanya, Selasa (6/5/2018).

Poltak menambahkan, jika ada permasalahan atau ketidakjelasan dari perusahaan, karyawan dapat melaporkan persoalan itu ke Disnaker. Untuk itu  telah dibentuk dua tim pemantauan dari Disnaker. 

"Kalau ada yang tidak menaati atau menyimpang dari peraturan, kita campur tangan dalam menyelesaikan itu. Hanya saja itu sudah gawaian UPTD. Jadi kita terima laporan kemudian kita akan surati ke UPTD, sesuai dengan pengaduan yang kita terima," pungkas Poltak Manurung.

Masih kata Poltak, pengaduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh UPTD Disnaker Provinsi wilayah 5 meliputi, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Samosir, Tobasa dan Taput. 

"Permasalahan ketidakjelasan, silahkan melapor ke dinas terkait. Kemudian kita akan surati ke UPTD agar ditindak lanjuti. Jadi, tugas Disanker dalam hal ini sudah berkurang. Kalau masalah menindak lanjuti perusahaan yang menyalahi aturan itu kewenangan UPTD," ujarnya mengakhiri.

Penulis: huget. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan