HETANEWS

Pemko Siantar Didesak Tegas, Ada Perbuatan Melanggar Hukum di Bazar GOR

Kegiatan bazar di GOR Siantar. (foto/hug)

Siantar, hetanews.com-Pemko Siantar diharapkan bersikap tegas terhadap kegiatan bazar yang diselenggarakan di Lapangan Gedung Olah Raga (GOR) Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur.

Pasalnya, diketahui ada pengelolaan aset daerah yaitu lahan parkir yang dinilai telah melanggar hukum.

Demikian disampaikan oleh pengamat hukum, Reinhard Sinaga, saat dimintai tanggapanya, Senin (4/6/2018).

Seperti yang diketahui, retribusi dari pengutipan parkir di depan gedung GOR sejak berlangsungnya kegiatan bazar bertema Idul Fitri itu dikutip jasa parkir oleh oknum juru parkir (jukir) kepada pengunjung dengan tarif Rp 5 ribu untuk sepeda motor dan Rp 10 ribu kendaraan roda 4.

Lahan parkir di Jalan Merdeka itu terpaksa memakai bahu jalan karena tempatnya tidak memadai.

Retribusi dari pengutipan jasa parkir ini dinilai illegal karena Pemko Siantar sama sekali tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan bazar tersebut. 

Selain itu, pengutipan parkir ini dinilai telah melebihi tarif yang telah ditentukan. Retribusi dari pengelolaan parkir selama ini juga dianggap bukan menjadi salah satu pemasukan resmi untuk pendapat daerah. Namun dimanfaatkan untuk keuntungan oknum panitia bazar melalui para jukir.

Menurut Reinhard, pada Pasal 115 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dari biaya parkir yang dikutip oleh oknum jukir, sudah jelas jelas tidak sesuai dengan tarif yang diatur dalam perda retribusi perpakiran. Misalnya, untuk sepeda motor ditetapkan seribu rupiah sedangkan yg terjadi dilapangan dikutip lima ribu. Berarti ini sudah terjadi perbuatan melanggar hukum," kata Reinhard.

Reinhard menambahkan, objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat untuk parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemko Siantar harus bertanggung jawab terhadap pengutipan retribusi parkir yang ada di GOR, yang mulai beroperasi 28 Mei 2018 lalu.

"Bila kegiatan bazar ini tidak memilik izin, ini jelas jelas perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian. Maka kegiatan yg ada di GOR itu diberhentikan saja. Pemko berhak meninjau kembali terhadap kegiatan yang disana," ujarnya.

Penulis: gee. Editor: aan.