Simalungun, hetanews.com- Statement yang disampaikan Kasi Intel Kejari Simalungun, Robinson Sihombing kepada hetanews.com, Kamis (31/5/2018), lalu, yang menerangkan, bahwa dengan dibayarnya kekurangan volume, maka tidak ada lagi proses hukum, diduga bertolak belakang dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasalnya, termaktub di pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, disebutkan, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam hal pelaku Tipikor dimaksud Pasal 2,3 telah memenuhi unsur - unsur pasal dimaksud.

Sementara diketahui, PT Aspalindo Global Mandiri, selaku pelaksana proyek hotmix jurusan Simpang Buntu Turunan ke Simpang Rondang, Kecamatan Hatonduhan, pada tahun 2017, lalu, terungkap melakukan pengurangan volume pengerjaan. Yaitu setelah diperiksa pihak Kejari Simalungun bersama satu orang ahli.

Dan berdasarkan hasil analisis ahli yang dudatangkan pihak Kejari Simalungun dari Politeknik Negeri Medan, ditemukan PT Aspalindo Global Mandiri yang tak lain adalah rekanan Dinas PU Bina Marga Simalungun, dengan pagu kegiatan senilai Rp 8,1 milyar, sumber anggaran APBD TA 2017 Pemkab Simalungun.

Terjadi penyimpangan, berupa pengurangan volume pekerjaan yang dirupiahkan mencapai Rp 358 juta lebih. Yang menurut Kasi Intel, Robinson Sihombing, temuan itu setelah diperiksa pihak Kejari dalam hal ini selaku Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D).

Masih menurut Kasi Intel Kejari Simalungun, Robinson Sihombing, pihak rekanan Dinas PU Bina Marga, saat ini PUPR Simalungun, PT Aspalindo Global Mandiri, telah mengembalikan uang pengurangan volume proyek hotmix ke kas umum Pemkab Simalungun melalui Bank Mandiri, pada tanggal 11 Mei 2018.

Baca Juga : TP4D Kejari Simalungun Perintahkan Rekanan Kembalikan Rp 358 Juta Lebih

Dengan dibayarnya pengurangan volume, kata Kasi Intel, maka tidak ada lagi proses hukumnya. Sebab, tupoksi TP4D adalah melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga pengerjaan selesai agar tidak menyimpang dari aturan hukum dan tidak merugikan Negara, demi kepentingan masyarakat.

Sayangnya, konfirmasi hetanews melalui WhatsApp (WA), terkait apakah kasus korupsi dihentikan, bila terdakwa mengembalikan kerugian negara, Kasi Intel Kejari Simalungun, Robinson Sihombing tak merespon dan bahkan terkesan mengabaikannya. Padahal, pesan singkat yang dilayangkan wartawan, pada Sabtu (2/6/2018) terkirim.