HETANEWS

Rencana Kawasan Pemukiman Siantar Mengacu RTRW yang Lagi Direvisi

Johari Sianturi, perwakilan Kementrian PUPR. (foto/hug)

Siantar, hetanews.com - Johari Sianturi berharap dengan adanya kawasan pemukiman Kota Siantar 2018, akan memulai daerah itu menjadi sebuah kota yang produktif, dengan segala infrakstruktur yang efisien dari sisi ekonomi dan layak huni. 

Demikian disampaikannya usai memaparkan sosialisasi penyusunan dokumen Rencana Kawasan Pemukiman (RKP) Kota Siantar ahun 2018, di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (31/5/2018), lalu.

Johari selaku perwakilan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerangkan, penyusunan dokumen rencana kawasan pemukiman ini akan dilakukan selama 8 bulan bersama Tim Konsultan.

Proses yang dilakukan ialah akan melakukan survey lapangan dengan menginput data, dan menjadikan daerah perencanaan kawasan pemukiman di Kota Siantar dalam skala 1: 5000. 

Rencana kawasan pemukiman ini, mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Peraturan Pemerintan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 

"Nah, ini adalah tahap perencanaan. Khusus kawasan pemukiman disusun RKP. RKP ini menjadi acuan untuk rencana pembangunan dan perumahan dan juga rencana pembangunan induk sektor-sektor. Misalnya sarana pendidikan, air minum, listrik dan telekomunikasi. Hampir lebih 17 sektor lebih yang kita masukkan dengan sekala perancanaan 1 banding 5000. Maka akan lebih memudahkan pembangunan pembangunan yang ada di kota Siantar," jelasnya.

Masih kata Johari, Kota Siantar masih hanya memiliki RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR yang saat ini tengah dilakukan revisi.

Oleh karena itu, kata Johari, penyusunan RKP ini tentu akan mengacu kepada RTRW dan RDTR maupun aturan yang lain yang sudah ada sebelumnya.

"Untuk itu, harapannya, RKP ini memulai Kota Siantar yang produktif. Tidak hanya dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi layak huni dan indah. Oleh karena itu, arsitek dan urban design itu juga harus konsultasi dengan pemerintah kota. Kalau ada masyarakat, alangkah baiknya, bagaimana sih kota siantar ini kita ekpresikan dalam bentuk fisik," tukasnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda, Midian Sianturi mengatakan, rencana kawasan pemukiman tersebut harus sesuai dengan RTRW dan RDTR yang tengah direvisi.

"Dalam diskusi, kita sudah sampaikan ini harus disingkronkan. Dalam menyusun itu, mereka harus mengacu kepada revisi, RTRW yang kita punya. Jangan nanti tunggu selesai, berbeda dengan RDTR dan RTRW yang kita punya. Jadi harus sinkron lah," kata Midian.

Penulis: gee. Editor: gun.