Simalungun, hetanews.com- Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar, diduga memanipulasi perealisasian anggaran tahun 2017 dinasnya dan bahkan menguap.

Antara pengalokasian anggaran dengan perealisasian untuk kerjasama dengan mass media, tidak sinkron dengan jumlah penerima. Akibatnya timbul dugaan, sebagian anggarannya menguap tidak jelas.

Diketahui, pada tahun 2017, lalu, dinas pimpinan Akmal Siregar ini memiliki program kerjasama informasi dengan mass media. Sebelum RP-APBD sebesar Rp 1.125.500.000. Setelahnya menjadi Rp 3,626,500,000.

Atau bertambah sebesar Rp 2,370,000,000. Setara dengan meningkat sebesar 188.62 persen. Dengan nomenklatur, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan rincian anggaran, Rp 2,476,500,000. Nomenklatur kedua, penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Dengan rincian anggaran sebesar Rp 1,150,000,000.

Alasan lain menduga sehingga dinilai layak untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH), yakni dengan ketidaktahuan sejumlah pejabat teras di dinas tersebut akan realisasi dan pengelolaan anggaran.

Seperti diungkap Sekeretaris Dinas (Sekdis) Kominfo Kabupaten Simalungun, Nisma Sembiring, Senin (28/5/2018), di sekitar ruang kerjanya. Dia mengaku tidak ada terlibat dalam pengelolaan anggaran.

Sehingga dirinya mengakui tidak tahu menahu, apakah realisasi anggaran dinas sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada RP-APBD 2017. "Kita tidak terlibat, coba tanya bendahara," tepisnya.

Sayang, terkait anjuran Sekdis Kominfo Simalungun ini, oknum bendahara dimaksud, Romli Simarmata yang coba ditemui di ruang kerjanya untuk dikonfirmasi tidak ada di ruang kerjanya. "Tidak masuk,"kata pegawai itu singkat.

Lempar bola panas ini kembali dirasakan hetanews.com. Dimana menurut pegawai lainnya, bahwa yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dimaksud adalah Kabid Aplikasi. Akan tapi dibantah oleh yang bersangkutan.