HETANEWS

Hanya Fraksi PAN Tak Ikut Ajukan Hak Angket, Nurlela: Kalau Dugaan Ini Ranah Penegak Hukum, Bukan DPRD

DPRD menetapkan Oberlin Malau dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua Pansus Hak Angket, Denny Siahaan sebagai Wakil Ketua dan Asrida Sitohang sebagai Sekretaris. (foto/tom)

Siantar, hetanews.com- Sebanyak 22 anggota DPRD Siantar, unjuk tangan, menyatakan setuju untuk pembentukan tim panitia khusus (Pansus) Hak Angket Wali Kota Siantar, Hefriansyah, Jumat (25/5/2018). 

Dari 29 anggota legislatif, hanya 7 orang yang tidak setuju, yakni, lima anggota Fraksi PAN yang tediri dari PPP, PAN, dan PKS. Dua lagi Ketua Fraksi Hanura, Keneddy Parapat dan Robby Tambunan yang tidak hadir dalam rapat tersebut. 

Amatan hetanews.com, lima anggota Fraksi PAN tidak setuju, diantaranya dua orang tidak hadir, yakni, Kiswandi dari PKS, Umar Silalahi dari PAN dan 3 orang meninggalkan ruangan, yakni, Nurlela Sikumbang dan Ow Dermawan dari PAN dan Boy Paradi Purba dari PPP saat dilakukan voting untuk pembentukan pansus.

Mereka pun meninggalkan rapat dan duduk, di ruang Fraksi PAN Pembangunan dan Keadilan. 

Anggota Fraksi PAN, Nurlela Sikumbang saat ditemui, di ruangannya, memastikan tidak akan mengikuti perkembangan hak angket. Nurlela beralasan, ketidak ikut sertaan Fraksi PAN dalam hak angket tersebut karena pihaknya ingin kondisi Kota Siantar berjalan dengan aman. 

"Kita tidak ikut sampai akhir. Kita inginkan daerah Siantar ini kondusif,"ujarnya. 

Sementara Ow Dermawan mengatakan, pihaknya ingin persoalan ini diserahkan ke penegak hukum. Bukan masuk dalam ranah anggota DPRD. 

"Semestinya ini masuk dalam ranah penengak hukum. Bukan anggota dewan,"ujarnya. 

Anggota DPRD Siantar berloma unjuk tangan saat dilakukan voting. (foto/tom)

Terkait ikutnya Nurlela Sikumbang yang mengusulkan dibentuknya hak angket, Nurlela menyebutkan, hal tersebut adalah pengusulam komisi. "Itukan pengusulan Komisi I, karena sudah beberapa kali ada aksi demo. Nah, kalau bicara fraksi, kitakan sudah membahas dan musyawarah bersama partai dan keputusan kita, ini sudah ranah penegak hukum, "katanya. 

Seperti diketahui, Ketua DPRD Siantar telah menetapkan struktur Pansus Hak Angket Wali Kota Siantar atas dugaan penistaan suku Simalungun yang dilakukan Hefriansyah.

Secara voting, DPRD menetapkan Oberlin Malau dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua Pansus Hak Angket, Denny Siahaan sebagai Wakil Ketua dan Asrida Sitohang sebagai Sekretaris. 

Dan berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, pansus bekerja dari tanggal 25 Mei sampai 26 Juli, namun diumunkan oleh Mangatas, pansus bekerja sejak tanggal 26 Juni.

Terkait hal tersebut, kemudian hetanews mencoba menanyakan kepada Ketua DPRD, Maruli.

Dia menyebutkan, bahwa sebelumnya banmus sudah menjadwalkan untuk membahas Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran (TA) 2017. "Kebetulan di banmus kita sudah jadwalkan untuk pembahasan LPPD, makanya seperti itu. Dan dalam tatib kita, itu panitia hak angket bekerja selama 60 hari. Jadi tidak ada masalah itu, "katanya.

Penulis: tom. Editor: gun.