Tobasa, hetanews.com- Untuk yang kedua kalinya, pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk tahun anggaran 2017. 

Sebelumnya tahun 2017, lalu, Kabupaten Tobasa, di bawah kepemimpinan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus juga menerima WTP untuk tahun anggaran 2016.

Selama kurang lebih 18 tahun sejak berdirinya Tobasa pada tahun 1999, ini yang kedua kali Tobasa mendapat opini WTP atas laporan keuangan dari BPK RI. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Vincentia Moli Ambar Wahyuni, di Auditorium BPK Sumut, di Medan, Kamis (24/5/2018).

Didampingi Ketua DPRD Tobasa, Boyke Pasaribu, Bupati Darwin  Siagian, sebelumnya menandatangani berita acara penyerahan LHP dan ternyata mendapat predikat opini WTP.

Namun, hal ini tidak dibantah oleh Bupati Tobasa. Darwin Siagian mengatakan, jika perolehan WTP merupakan proses yang lama. "Setiap tahunnya, BPK melakukan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan mendapatkan rekomendasi yang harus diperbaiki untuk mendapatkan WTP. Jadi rekomendasi beberapa tahun sebelumnya, Pemkab Tobasa menanggapi serius dan cepat merespon rekomendasi tersebut. Jadi WTP  merupakan penilaian yang berkesinambungan dari tahun ketahun,"ungkap Darwin Siagian. 

Darwin Siagian mengatakan, jika mempertahankan WTP merupakan hal yang tersulit dibanding dengan memperoleh WTP. 

Selanjunya oleh anggota V BPK RI, Isma Yatun, membacakan nama - nama Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP. 

Dikatakan, dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, masih 19 yang menerima LHP, 13 diantaranya mendapat opini WTP, antara lain, Siantar, Asahan, Tapsel, Taput, Dairi, Labura, Labusel, Pakpak Barat, Humbahas, Tobasa, Samosir, Paluta dan Binjai. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap pemeriksaan BPK.

Sebelumnya Isma Yatun menjelaskan, tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberi opini atas laporan keungan. Opini berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan atas laporan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut peraturan perundang – undangan, lanjut Isma, kriteria yang digunakan untuk memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan dan efektivitas sistim pengendalian intern. 

Kemudian dijelaskan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, diakui jika pemeriksa menemukan penyimpangan, fraud atau pelanggaran terhadap perundang - undangan khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara maka harus diungkap dalam LHP.

Dan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. "Jadi opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan ditemui," tegasnya.

Dal ini disampaikan mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman di sebagian kalangan mengenai makna opini WTP oleh BPK.

Ditambahkan, dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Isma menyampaikan, beberapa hal penting untuk mendapat perhatian dan perbaikan dari pemerintah kab/kota yakni, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat perbedaan antara nilai di neraca dengan nilai pendukung, aset disajikan dengan nilai Rp. 0,00; aset tidak didukung rincian memadai serta tanah dibawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak diatribusikan ke aset tetap perolehan awal. 

Kekurangan volume pekerjaan pada jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Penatausahaan piutang PBB P2 belum memadai dan belum dilakukan validasi. Terakhir realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan kondisi kenyataan serta tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, Isma mengatakan, apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi LHP. 

"Pejabat juga wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan ke BPK 60 hari setelah LHP diterima,"katanya. 

Bupati Tobasa didampingi Thamrin Simanjuntak, Inspektur Wallen Hutahaean, Plt Pertanian, Sahat Manullang, Kadis PUPR, Darlin Sagala dan Kabag Humas, Tulus Hutabarat.